SORONG, PBD – Pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya terus berjalan meski diwarnai sejumlah dinamika di lapangan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang tetap optimistis proyek strategis ini dapat rampung sesuai target yakni pada akhir tahun 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Papua Barat Daya Yakobus Tandung Pabimbin mengungkapkan bahwa hingga awal Juli 2025, pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya telah mencapai progres 16,316 persen.
“Progres pembangunan terus berjalan. Untuk kantor gubernur, saat ini sudah terealisasi lebih dari 16,316 persen,” ujar Kadis PUPR PBD Yakobus Tandung Pabimbin, Senin (7/7/25).
Diterangkannya bahwa, selain Kantor Gubernur, dua gedung lembaga daerah lainnya juga sedang dalam tahap konstruksi. Diakuinya, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat Daya tercatat sudah mencapai progres 13,085 persen, sedangkan pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD) telah terealisasi 11,718 persen.
“Untuk pembangunan land development kawasan pusat pemerintahan, khususnya penataan lapangan dibagian depan, realisasinya kurang lebih baru 4,319 persen,” paparnya.
Ia menyebut, yang menunjukkan perkembangan paling signifikan yakni pembangunan rumah susun (rusun) pegawai, yang kini telah mencapai lebih dari 80 persen. Menurutnya, rusun ini dirancang sebagai tempat tinggal sementara bagi ASN yang akan bertugas di Ibukota Provinsi ke-38 di Indonesia ini.
Tak hanya itu, Kadis PUPR PBD itu menjelaskan bahwa berdasarkan rencana dari Balai Cipta Karya, seluruh proyek pembangunan pusat pemerintahan ditargetkan rampung pada akhir tahun 2025, bahkan dapat selesai lebih cepat jika seluruh anggaran yang dibutuhkan segera cair.
“Kalau dana bisa cepat turun semuanya, sangat memungkinkan untuk selesai lebih cepat. Namun untuk target pasti per jenis pembangunan, saya masih perlu konfirmasi lebih lanjut ke Balai,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, dirinya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk media untuk terlibat aktif dalam memantau langsung progres di lapangan guna mendapatkan informasi yang lebih konkret dan akurat.
Dalam proses pengerjaan proyek besar ini, Yakobus tak menampik bahwa sempat terjadi kendala, khususnya terkait pengadaan material Galian C, seperti pasir dan batu.
“Kami sempat alami kendala di situ, namun sudah diselesaikan berkat koordinasi yang baik antara pengusaha lokal dan pihak kementerian,” tuturnya.
Selain itu, keterlibatan masyarakat adat setempat juga menjadi bagian penting dalam proses pembangunan. Pemerintah telah berkoordinasi dengan para pemilik hak ulayat agar mereka dapat terlibat langsung dalam sejumlah pekerjaan fisik.
“Teman-teman pemilik hak ulayat juga sudah dilibatkan. Kementerian bahkan sudah memberikan bagian pekerjaan yang bisa mereka kerjakan dan itu sudah berjalan baik,” pungkasnya. (Jharu)
Komentar