SORONG, PBD – Samsat se provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menggelar rapat kordinasi di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (10/12/24).
Pj Gubernur Papua Barat Daya yang diwakili oleh Pj Sekda Papua Barat Daya, Jhony Way mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik antara pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai provinsi induk yang telah menyerahkan aset kepada pemerintah provinsi Papua Barat Daya.
“Terima kasih atas kerjasama yang baik sudah diserahkan dan kami mulai menata serta mengelola apa yang menjadi sumber pendapatan di provinsi Papua Barat Daya. Kami berharap provinsi induk bisa memberikan pengawalan, support dan arahan terutama terkait sumber pendapatan kepada kami yang baru berusia 2 tahun ini,” harap Johny.
Ia juga berharap dengan Rakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor kesamsatan dan membuka peluang untuk 4 sektor dinas lainnya yang berpeluang menambah pendapatan asli daerah.
“Kami harap dalam program ini, BPKAD dapat melampaui target pendapatan asli daerah agar dapat berdampak langsung untuk pembangunan serta masyarakat,”imbuh Johny.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat Daya, Harjito, mengatakan semua regulasi dan aturan sudah ditempuh, keputusan gubernur juga sudah ada untuk pengelolaan pajak daerah. Sehingga telah memiliki landasan hukum, legalitasnya bisa dijamin sehingga tidak ada kendala dalam pungutan PAD.
“Realisasi penerimaan UPT samsat di Papua Barat Daya tidak jauh berbeda dengan pungutan di Papua Barat. Beberapa inovasi dijalankan bidang pajak dan pendapatan tapi belum maksimal. Semoga dengan adanya DPRP dibuat Perda agar lebih optimal. Apalagi masih ada 10 dinas potensi PAD, sehingga kehadiran DPRP diharapkan dapat mendongkrak regulasi dari Pergub menjadi perda,” ujar Harjito.
Ia berharap kordinasi antara dua provinsi ini dapat berlangsung 2 sampai 3 tahun, karena provinsi Papua Barat Daya masih butuh pendampingan.
Sementara, Dirlantas Polda Papua Barat, Kombes Pol Andre Julius Willem Manuputy, menekankan pentingnya komitmen peningkatan pelayanan di samsat.
“Komitmen bersama, etika kerja, terapkan SOP, membangun sistem Online dan Melakukan penegakan hukum, disiplin, kode etik dan pidana, harus menjadi pengingat kita semuanya dalam melayani masyarakat. Tiap samsat di daerah harus berinovasi dan merefresh SOP sebagai acuan untuk terus meningkatkan pelayanan,” ujar Dirlantas.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Cabang Jasa Raharja se Papua, Amaludin Salam, Kepala BPKAD se Papua Barat dan Papua Barat Daya, Kepala Samsat di 2 provinsi dan Kasat Lantas se Papua Barat dan Papua Barat Daya. (Oke)
Komentar