SORONG, PBD – Penjabat Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menerima kunjungan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinator Supervisi Pencegahan KPK Wilayah V, Dian Patria, beserta jajarannya di Kantor Wali Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (21/10/24).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas agenda pendalaman Monitoring Center for Prevention (MCP) Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2024.
Salah satu fokus utama adalah memastikan ketepatan waktu serta kesesuaian spesifikasi dalam penyelesaian 10 proyek strategis tahun 2024 sesuai kontrak. Audiensi ini juga membahas langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
Rapat evaluasi pendalaman dihadiri jugA oleh sejumlah pejabat penting Kota Sorong, diantaranya Sekretaris Daerah Kota Sorong, Drs. Yakob Kareth, M.Si., Kepala Inspektorat Daerah Ruddy Rudolph Laku, S.Pi., M.M., serta Kadis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Esau Isir, S.T. Selain itu, turut hadir Kepala Dinas Bina Marga, Hafit Wasaraka, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur Rumah Sakit Sele Be Solu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Sorong, serta sejumlah kepala distrik.
Rapat ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi progres proyek strategis dan memastikan langkah-langkah pengawasan yang lebih baik.
Dalam pertemuan tersebut, Dian Patria menekankan pentingnya pengawasan di berbagai bidang, termasuk Pengawasan Pokir DPRD, Hibah Pemda, Pengadaan Barang dan Jasa Strategis, Aset Daerah, serta Pajak Daerah.
Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan operasional manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) agar pelayanan publik berjalan optimal. Dian meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memenuhi catatan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna memperlancar proses pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan.
Pj Wali Kota Sorong, Dr. Bernhard Rondonuwu, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan oleh KPK, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan 10 proyek strategis. Ia juga menginstruksikan agar rapat evaluasi diadakan setiap minggu guna memantau perkembangan proyek-proyek yang sedang berjalan.
Dalam setiap rapat, Pj Wali Kota menegaskan bahwa data yang disampaikan harus valid, dilengkapi dengan bukti berupa foto dan video yang menggambarkan progres pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proyek berjalan sesuai rencana dan tepat waktu.
Kepala Inspektorat Daerah, Ruddy Rudolph Laku, dalam kesempatan yang sama melaporkan hasil probity audit yang telah dilakukan terhadap 10 proyek strategis tersebut. Setiap pimpinan OPD turut melaporkan hasil audit terhadap proyek-proyek yang berada di bawah pengawasan mereka masing-masing. Hasil audit ini akan menjadi acuan untuk perbaikan dalam pelaksanaan proyek di masa mendatang, guna mencapai hasil yang lebih optimal dan akuntabel.
Dengan adanya rapat rutin dan pengawasan ketat dari KPK, diharapkan pelaksanaan 10 proyek strategis tahun 2024 di Kota Sorong dapat berjalan sesuai target.
“Kami pemerintah berharap langkah-langkah ini mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, keterlibatan aktif KPK dan OPD dalam pengawasan juga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan,” harap Bernhard. (Oke)
Komentar