SORONG, PBD- Guna mendorong pengembangan ekonomi masyarakat, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sorong.
Kasubag Tata Usaha dan Ketua Pokja Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus, Ditjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yar Desman Armando Gurning, mengatakan giat ini guna meningkatkan kapasitas ekonomi ASN dan pengusaha lokal secara elektronik.
“Selain meningkatan kapasitas ekonomi ASN dan pengusaha lokal barang dan jasa secara digital giat ini juga merupakan upaya Kemendes PDTT dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, terutama dalam kaitannya dengan transformasi PBJ digital di Pemkab Sorong,” jelasnya.
Bebernya, selama ini mungkin pengadaan barang/jasa di Kabsor dilakukan dengan belanja langsung dan dengan memanfaatkan e-katalog. Maka pemerintah ingin mensosialisasikan cara lain lewat cara pemanfaatan marketplace mitra Toko Daring Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP).
“LKPP ini bertujuan agar mempermudah syarat administrasi yang harus dilengkapi oleh pelaku usaha yang dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil (UKM) di Kabsor,” ungkapnya.
Lanjutnya, bagi non-badan usaha (perorangan) syarat dokumen yang dibutuhkan sangat mudah yaitu KTP, NPWP pribadi, Surat Keterangan Usaha, surat pernyataan non-PKP dan rekening bank.
“Pemanfaatan marketplace mitra Toko dengan LKPP dilakukan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada UKM di Kabupaten Sorong untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah,” ujarnya.
Sambungnya, ada sejumlah 62 daerah tertinggal di seluruh Indonesia dan Kabupaten Sorong terpilih sebagai daerah yang pertama oleh Ditjen PPDT untuk sosialisasi terkat pengadaan barang jasa secara digital.
“Seluruh pelaku usaha yang selama itu telah menjadi penyedia yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong, mereka diundang dalam sosialisasi ini agar diberikan pelatihan untuk mendaftarkan usaha mereka di marketplace mitra Toko Daring LKPP,” terangnya.
Ia bilang, nantinya mereka juga diarahkan bagaimana menampilkan produk dan jasa yang mereka tawarkan dengan foto atau gambar yang jelas, bagus dan dengan deskripsi yang luas.
Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan SDA, Bappelitbangda Kabupaten Sorong, Agata F. Tenau, memberikan apresiasi untuk kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sekaligus menambah pengetahuan dalam bidang PBJ terlebih secara digital.
Kami mendukung transformasi pengadaan digital di lingkungan Pemkab Sorong, kegiatan Ini sungguh membawa berkah bagi para pengusaha lokal, khususnya UKM di Sorong, karena telah difasilitasi dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi,” kayanya.
Tandasnya, kami senang sebab daerah ini menjadi kabupaten pertama di wilayah Papua yang dipilih oleh Direktorat Penyerasian Rencana dan Program PPDT untuk diimplementasi.
Semoga program in bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi pengusaha kecil di Sorong, dan dapat mewujudkan transparansi pengadaan di Pemkab Sorong.” imbuhnya.
Selain itu, dalam keterangan resmi yang diberikan CEO dan Co-Founder Mbizmarket, Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan menjelaskan pihaknya sangat senang sebab mendapat dukung Kabupaten Sorong yang merupakan salah satu daerah tertinggal di Indonesia dalam transformasi pengadaan digital.
Sehingga dirinya berharap, platform marketplace Mbizmarket dapat berperan sebagai salah satu alat kontrol yang efektif dari setiap transaksi pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemkab Sorong yang sumber dananya berasal dari APBN.
“Kami yakin kehadiran Mbizmarket di Sorong akan mempermudah pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah dan dapat menyokong pengusaha lokal yang telah terdaftar di platform Mbizmarket untuk memperoleh akses permodalan,” pungkasnya.
Dikatakannya, untuk menjalankan program atau proyek pembangunan daerah tertinggal yang barang atau jasanya perlu diadakan terlebih dahulu dan di serah terimakan ke pemerintah, sebelum dana APBN nya dicairkan”.
Tambahnya, keberhasilan transformasi pengadaan digital di Sorong akan kami jadikan contoh untuk diimplementasikan di daerah-daerah tertinggal lain di Indonesia, tentunya dengan bekerja sama dan dengan dukungan dari Kemendes PDDT.
Peningkatan kapasitas ASN dan pengusaha lokal di Sorong, dikuti oleh 14 Dinas Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah kabupaten Sorong, dan 30 badan usaha/ pengusaha lokal, yang terdiri dari 10 Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), 10 koperasi dan 10 UKM. (Mewa).
Komentar