SORONG, – Kepala BPH Migas, Erika Retnowati didampingi SVP Logistics Integration and Optimization PT Pertamina (Persero), Arief Kurnia Risdianto, Executive GM Regional Papua Maluku, I Ketut Permadi Aryakuumara dan Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Abraham Tulus meresmikan 47 lembaga penyalur BBM Satu Harga serentak di seluruh Indonesia, termasuk 25 Lembaga penyalur di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara.
Persemian secara simbolis dilakukan kepala BPH Migas di Terminal pengisian Bahan Bakar Minyak (TPBBM) Sorong, Papua Barat, Rabu (2/11/22) dengan menandatangani prasasti dan pengguntingan pita.
Dalam sambutannya, Erika mengatakan bahwa peresmian 47 lembaga penyalur BBM satu harga tahap pertama ini menambah jumlah lembaga penyalur BBM Satu harga sejak dicanangkan Presiden RI sejak tahun 2017 yang mencapai 315 lembaga penyalur. Adapun tahap kedua akan dilakukan pada pertengahan November 2022 mendatang.
Ditambahkan olehnya bahwa pelaksanaan BBM satu harga memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kemandirian ekonomi masyarakat terutama pada wilayah 3 T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Dari 47 lembaga penyalur BBM Satu harga berada di wilayah Papua, Papua Barat, Maluku, NTT dan NTB. Kebijakan BBM satu harga ini diharapkan masyarakat diluar pulau Jawa dapat menikmati BBM sama dengan di Pulau Jawa, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dapat menimbulkan multi player effect di seluruh Indonesia dalam membangun bangsa dan negara,” sebut Erika.
Dikesempatan yang sama, Erika menambahkan bahwa kuota pada tahun 2022 tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat mengingat penurunan status dari PPKM ke pemulihan ekonomi.
“Kegiatan masyarakat, perekonomian sangat cepat bangkitnya sehingga membutuhkan banyak bahan bakar untuk kebutuhan dan perekonomian. Pada 1 Oktober lalu, kami BPH Migas memutuskan penambahan kuota BBM baik jenis Solar atau Pertalite. Penambahan ini diharapkan dapat mencukupi hingga akhir tahun. Sedangkan untuk kuota tahun 2023, Kami sudah mulai berproses dengan melibatkan dan meminta Pemerintah Daerah untuk dapat mengusulkan kuota masing-masing daerah kepada BPH Migas untuk diverifikasi,” ungkap Erika.
Sementara itu, SVP Logistics Integration and Optimization PT Pertamina (Persero), Arief Kurnia Risdianto mengungkapkan bahwa kendala PT Pertamina sejauh ini dalam distribusi BBM Satu harga adalah pergantian moda transportasi untuk angkutan BBM, sebagaimana contoh penyaluran di Distrik Oksibil Pegunungan Bintang Provinsi Papua yang mencapai 6 sampai 8 kali pengangkutan.
Oleh karena itu, Ia berharap adanya dukungan pemerintah daerah dalam mendukung upaya pembangunan infrastruktur atau akses transportasi ke tempat tujuan guna mendukung kelancaran dan menekan biaya distribusi.
“Dengan adanya penambahan lembaga penyalur, diharapkan Pertamina dapat berperan langsung dalam meningkatkan pelayanan penyediaan energi yang berkeadilan serta dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat di daerah 3T. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah provinsi Papua khususnya Papua Barat, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sebagai Mitra Pertamina yang telah mendukung penuh mulai dari awal pengajuan, perizinan sampai dengan selesainya pembangunan SPBU dan juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh jajaran BPH Migas atas pengawalan dan juga support yang luar biasa sehingga implementasi program ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Arief.
Mewakili Penjabat Gubernur Papua Barat, Kepala Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, Abraham Tulus memberikan apresiasi kepada BPH Migas yang telah membangun sektor energi, infrastruktur Migas baik dari hulu dan hilir. Keberadaan BPH Migas dan Pertamina membuktikan bahwa Negara hadir ditengah masyarakat pedalaman, apalagi dengan letak geografis Papua Barat yang cukup menantang.
Adapun dukungan Pemerintah Provinsi salah satunya adalah berupaya membangun infrastruktur jalan agar memudahkan distribusi BBM kepada masyarakat terutama kepada daerah pemekaran yang baru berkembang seperti di Maybrat, Tambrauw, Sorong Selanat, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni dan Wondama. Selain itu pemerintah terus berupaya menaikan jumlah kuota BBM pada usulan ke BPH Migas.
“Kita tidak bisa memakai ukuran pembangunan Papua Barat masa lalu untuk kuota BBM. Saat ini orang bepergian dari Manokwari ke Sorong atau sebaliknya, sudah dapat menggunakan kendaraan darat. Sehingga hal ini tentunya berdampak pada kebutuhan bahan bakar. Sehingga, nanti melalui Bapak Pj Gubernur, di tahun 2023 kami harap ada penambahan kuota BBM bagi Papua Barat secara keseluruhan dan kepada daerah-daerah di wilayah Papua Barat,” ujar Tulus. (Oke)
Komentar