SORONG, PBD – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sorong Herlin Sasabone mengungkapkan bahwa berdasarkan data kejadian sebelumnya, 9 dari 10 distrik se-Kota Sorong masuk dalam zona rawan banjir.
Hal ini disampaikan Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone saat ditemui Sorongnews.com disela-sela pelaksanaan Loka Karya FGD Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Bencana Banjir Kota Sorong tahun 2025–2028 bertempat di salah satu hotel di Kota Sorong, Jumat (24/10/25).
Herlin menyebut bahwa, dari hasil pemetaan BPBD, hampir seluruh wilayah atau distrik di Kota Sorong memiliki potensi terjadinya genangan air yang dapat berkembang menjadi banjir apabila tidak segera tertangani.
“Dari 10 distrik, sembilan di antaranya melaporkan sering terjadi genangan. Kalau genangan itu tidak surut dalam hitungan jam atau hari, maka sudah termasuk kategori banjir,” ujar Kepala BPBD Kota Sorong Herlin Sasabone.
Lebih lanjut, dirinya mengakui bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Banjir sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana banjir yang hampir terjadi setiap tahun di wilayah tersebut.
“Kami tengah melakukan penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi Banjir. Kenapa banjir? Karena ini merupakan bencana yang paling sering terjadi hampir setiap tahun di Kota Sorong,” ucapnya.
Dalam penyusunan dokumen Renkon Banjir ini, dipaparkannya bahwa, BPBD Kota Sorong menggandeng tim konsultan dari Makassar serta melibatkan berbagai pihak mulai dari TNI-Polri, akademisi, tenaga kesehatan, LSM, hingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Sorong.
Herlin menjelaskan bahwa dokumen Renkon Banjir tersebut akan menjadi acuan dan pedoman penting baik saat situasi darurat maupun dalam kondisi normal.
“Rencana kontinjensi ini kita siapkan agar ketika terjadi situasi darurat, dokumen ini dapat menjadi rencana operasi yang digunakan di lapangan. Kalau tidak dalam kondisi darurat, dokumen ini tetap dapat dipakai sebagai panduan untuk simulasi dan latihan bersama masyarakat di wilayah rawan banjir,” jelasnya.
Melalui proses penyusunan Renkon banjir, setiap instansi terkait akan menginventarisasi kekuatan sumber daya manusia dan peralatan yang dimiliki, termasuk jumlah personel, kendaraan operasional, serta sarana kesehatan yang siap digunakan saat bencana terjadi.
“Masing-masing OPD akan menyampaikan data mereka. Misalnya dari Dinas Kesehatan, berapa tenaga medis yang tersedia, berapa jumlah ambulans. Kalau kita nilai masih kurang, maka kita akan berkoordinasi dengan mitra lain untuk menambah kekuatan,” ucapnya.
Ditambahkannya bahwa, BPBD Kota Sorong menargetkan penyusunan dokumen Renkon Banjir ini selesai pada akhir Bulan November 2025 mendatang.
“Setelah penyusunan dokumen Renkon Banjir ini ini, akan dilakukan FGD lanjutan untuk laporan akhir yang memuat hasil analisis dan rencana operasional penanggulangan bencana,” lanjutnya.
Selain Renkon Banjir, Herlin menuturkan bahwa kedepan BPBD Kota Sorong tengah berencana menyusun dokumen rencana kontinjensi untuk potensi bencana lainnya seperti gempa bumi maupun tanah longsor, sesuai dengan tingkat kerawanan yang terjadi di wilayah Kota Sorong.
“Renkon ini disusun sesuai potensi bencana. Jadi kalau sekarang kita buat Renkon Banjir, tahun depan bisa saja kita buat untuk gempa bumi atau bencana lainnya,” tandasnya. (Jharu)
Komentar