SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas KP2B dan Satpol PP) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP melalui Pelatihan Teknis Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini resmi dibuka Pj Sekda PBD Yakob Kareth mewakili Gubernur PBD Elisa Kambu bertempat disalah satu hotel di Kota Sorong, Senin (10/11/2025).
Pelatihan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu (10–12/2025), diikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari CPNS Satpol PP provinsi dan perwakilan Satpol PP kabupaten/kota se-Papua Barat Daya.
Pj Sekda PBD Yakob Kareth menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP memiliki dasar hukum kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, Satpol PP memiliki mandat untuk menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Satpol PP adalah garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Namun dalam melaksanakan tugas, mereka harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia,” ujar Pj Sekda PBD Yakob Kareth.
Ia menyebut bahwa, pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam membangun aparatur Satpol PP yang profesional, berintegritas, dan humanis, serta mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi masyarakat.
“Kita ingin masyarakat merasa terlindungi, bukan ditakuti. Itulah semangat utama yang harus dipegang setiap anggota Satpol PP,” ucapnya.
Lebih lanjut, Yakob menjelaskan bahwa pelatihan ini memiliki tujuan utama diantaranya yakni menanamkan nilai-nilai profesionalisme, etika kerja, dan integritas dalam pelaksanaan tugas Satpol PP.
“Melalui kegiatan ini, kami menginginkan agar semua peserta mampu meningkatkan kemampuan kerja sama dan koordinasi antaranggota serta dengan instansi lain. Kemudian memperdalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tugas Satpol PP sekaligus mengasah kemampuan komunikasi efektif, teknik persuasi, dan negosiasi, serta strategi penanganan konflik secara humanis.
Pj Sekda berharap pelatihan ini tidak hanya menambah wawasan, namun turut serta memperbaiki kinerja dan perilaku dalam melayani masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas KP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Kapasitas SDM Satpol PP berbasis HAM. Kegiatan diikuti peserta dari berbagai jenjang, termasuk CPNS Satpol PP yang baru bergabung.
“Bimtek ini fokus pada pemahaman tugas pokok Satpol PP yang meliputi penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat — semua berbasis hak asasi manusia,” kata Kepala Dinas KP2B dan Satpol PP Papua Barat Daya Vincente Campana Baay.
Ia membeberkan bahwa, kegiatan ini turut menghadirkan materi khusus dari pihak kepolisian mengenai fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam lingkup Satpol PP.
Hal ini lanjutnya penting untuk memperkuat kemampuan Satpol PP dalam melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah secara profesional dan sesuai koridor hukum.
“Kami harapkan setelah pelatihan ini, fungsi PPNS di Satpol PP dapat dioptimalkan, sehingga penegakan perda bisa berjalan efektif namun tetap mengedepankan sisi kemanusiaan,” imbuhnya.
Menurut Vincente, pelatihan kali ini tidak hanya bersifat teori, tetapi akan berlanjut dengan tahapan lanjutan berupa praktik lapangan pada pelatihan berikutnya.
Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami konsep, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung di lapangan.
“Ini bagian dari upaya kita membentuk Satpol PP Papua Barat Daya yang berdaya saing tinggi, beretika, dan menjadi teladan dalam menjaga ketertiban serta perlindungan masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan pelatihan teknis berbasis HAM ini menjadi momentum penting bagi Satpol PP Papua Barat Daya untuk memperkuat peran dan fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat.
Dengan peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan, pemerintah provinsi berharap tercipta aparatur daerah yang profesional dan menjadi mitra masyarakat dalam mewujudkan daerah yang aman, tertib, dan harmonis. (Jharu)
Komentar