RAJA AMPAT – Dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan perikanan di kawasan konservasi dan melakukan pengawasan di perairan Raja Ampat, Yayasan Terumbuh Karang Indonesia (TERANGI) Menggelar Forum Koordinasi Pokmaswas II di Waisai yang bertempat di Aula Dolphin-Cottage, Waisa, Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (7/12/21).
Forum Koordinasi ini digelar guna untuk evaluasi serta pembinaan peningkatan kapasitas terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di Raja Ampat.
Pada kesempatan ini Ketua Yayasan Terumbuh Karang (Terangi) Safran Yusri menyampaikan bahwa keberadaan pokmaswas dalam pengawasan sumber daya kelautan sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan ujung tombak dalam membantu pengawasan dilapangan hal ini sejalan tugas dan fungsi Pokmaswas sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2001 tentang tata cara pelaksanaan SISWASMAS dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah membantu pengawasan dengan melakukan pemantauan, mendengar dan melaporkan apabila ada tindakan pelanggaran perikanan ke aparat hukum.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan evaluasi atau pemaparan laporan pengawasan dari tiga Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang ada di Wilayah Raja Ampat yaitu, Pokmaswas SAP raja ampat, Pokmaswas Kawasan Korservasi Perairan Daerah (KKPD) selat dampir, dan Pokmaswas Kawasan Korservasi Perairan Daerah (KKPD) Misool yang disampaikan oleh ketua atau pengurus masing-masing Pokmaswas .
Forum Koordinasi ini juga turut melibatkan mitra lokal yakni, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pemerintah kampung dalam hal ini Bamuskam yang ada di daerah tempat pokmaswas beroperasi.
Ditengah berlansungnya Forum, Markus Dimara, Perwakilan tokoh adat SAP kampung Mutus menyampaikan Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Yayasan Terangi atas hadirnya pokmaswas didaerah mereka. Karena hadirnya pokmaswas ini turut membantu mengatasi maraknya aktivitas illegal di laut wilayah adat mereka. Dengan adanya Pokmaswas dapat menjaga sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Raja Ampt agar tetap lestari dan nilai pendapatan tidak hilang.
“Kami dari tokoh adat sangat mendukung dan terbantu dengan adanya Pokmaswas dalam menjaga Sumber daya Kelautan dan Perikanan demi di wilayah Kami,” ucap Markus Dimara.
Selain itu Fitriani yang hadir mewakili ketua Pokmaswas KKDP Misool bercerita, pembinaan dan saran serta masukan yang disampaikan lewat Forum Koordinasi Pokmaswas II ini kedepannya pokmaswas yang ada di Raja Ampat bisa lebih baik lagi.
“Semoga Pokmaswas selalu aktif dan selalu ada dalam kegiatan pengawasan demi terjaganya potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Raja Ampat,” harap Fitriani.
Turut hadir dalam Forum Koordinasi, DIT DDSK Agustiawan. Lewat Forum diskusi Agus Menyampaikan, Sebagai Pokmaswas tugas dan fungsinya yaitu melihat, mendengar dan melaporkan (3M) agar jangan sampai ada permasalahan yang terjadi di masyarakat karena Pokmaswas adalah ujung tombak informasi-informasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di lapangan di seluruh Indonesia berasal dari Pokmaswas. Selain itu agus menjelaskan Jika pokmaswas mendapati tindak pidana tertangkap tangan, Pokmaswas dapat melakukan penangkapan.
‘’Diharapkan Pokmaswas yang ada di Raja Ampat dapat meningkatkan peran aktifnya dalam melakukan pengawasan sumber daya perikanan serta aktif dalam pengawasan dan terdokumentasi dengan baik secara administrasi. Lewat forum ini saya mau sampaikan bahwa tugas Pokmaswas sebenarnya bisa juga menangkap bukan hanya melihat, mendengar, melaporkan. Jika mendapati tindak pidana tertangkap tangan pokmaswas dapat melakukan penangkapan dan selanjutnya menyerahkan kepada Pengawas Perikanan atau aparat penegak hukum lainnya hal ini berdasarkan UUD 31 tahun 2004 tentang perikanan” jelas Agus DIT DDSK yang juga merupakan Kepala Pokmaswas Pusat. (Satria)
Komentar