oleh

Tiga Calon Mendaftar, Pansus Minta Partai Koalisi Kocok Ulang Dua Nama

MAYBRAT, – Dinamika pengganti antar waktu pengisian kekosongan Wakil Bupati Maybrat sisa masa jabatan periode 2017-2022 masih diperpanjang dan belum final. Pansus DPRD Maybrat masih mengembalikan proses pada empat partai koalisi karena calon wakil lebih dari dua usai dilakukan rapat pleno verifikasi kelengkapan berkas, Senin (15/3/21).

Empat partai koalisi pengusung Sako dalam Pilbup 2017 lalu yaitu Golkar, NasDem, PDIP dan PKS. Keempat partai koalisi yang punya hak usung cawabup telah mendaftarkan tiga nama calon ke pansus DPRD diantaranya itu Leonardus Kore, S.Hut jaoan Partai NasDem, Markus Jitmau dijagokan PDIP, serta Sarteis Wanane dijagokan oleh Golkar dan PKS.

Dalam Jumpa Persnya, Ketua Pansus DPRD Maybrat Thomas Aitrem mengatakan bahwa hasil verifikasi berkas ketiga cawabup yang sudah mendaftar dinyatakan lengkap. Tetapi dari sisi rekomendasi partai koalisi, pansus DPRD mendapatkan ada empat nama sebab ada rekomendasi ganda yakni, Partai Golkar nama, Sartines Wanane dan Jhon Fatie.

“Dalam Undang-Undang pemilu sangat jelas bahwa, syarat harus dua nama calon yang di ajukan partai koalisi ke pansus DPRD. Tetapi di hari ini lebih dari dua calon, maka pansus kembalikan lagi kepada empat partai koalisi pengusung Sako di Pilbup 2017 untuk duduk berembuk kembali menentukan dua calon di kirim ke pansus DPRD,” jelasnya, kemarin.

Ditambahkannya, jangka waktu empat partai koalisi yakni, Golkar, NasDem, PDIP dan PKS untuk mengocok kembali dua nama didaftar ke pansus selama 30 hari. Bila waktu 30 hari tersebut belum juga final maka pansus akan menyurati pimpinan DPRD serta melaporkan yang telah dikerjakan agar dilakukan sidang paripurna menghentikan kenerja pansus.

“Pansus tidak memiliki hak meloloskan atau menggugurkan calon dan apapun keputusan untuk dua nama dilakukan secara berjenjang dikembalikan di partai koalisi selama jangka waktu 30 hari. Artinya, untuk pengisian wakil bupati kembali kepada empat partai koalisi. Kalau kerja pansus berakhir secara otomatis bupatilah yang akan bekerja hingga di akhir masa jabatan tersebut”, cetusnya Thomas.

Anggota Pansus DPRD Maybrat, Agustinus Tenau, S.Sos, M.Si tambahkan bahwa, rapat pleno yang dilakukan pansus sudah sesuai perintah Undang-Undang. Dalam aturan dan ketentuan sangat lah jelas, hanya dua nama calon yang masuk ke pansus. Dua nama itu ialah pada konteks partai koalisi pengusung pasangan Sako Pilkada tahun 2017 lalu.

“Intinya itu, keempat partai koalisi ini harus duduk kembali berembuk untuk sepakati dua nama calon dimasukkan ke pansus DPRD. Begitu sudah dua nama, tahapan berikutnya dilakukan verifikasi berkas kembali. Apabila dinyatakan lengkap maka kami dari pansus DPRD melanjutkan mekanisme pemelihan dan penetapan wakil bupati”, tambahnya.

Ketua DPRD Maybrat, Ferdinando Salossa ingatkan partai koalisi agar cepat lakukan lobi-lobi dan kerjasama melihat waktu yang sudah ditentukan. Sehingga kinerja pansus dapat dilanjutkan menghasilkan wakil bupati untuk membantu bupati dalam tugas-tugas pemerintahan di sisa masa jabatan periode 2017-2022.

Dia juga mengajak semua pemangku kepentingan baik pendukung maupun para simpatisan pengusung Sako agar menahan diri dan mendukung semua proses yang telah berlangsung. Kemudian menghindari statement-statement yang mengarah pada propokatif dibangun di media sosial.

“Kita harus memberikan dukungan untuk mengawal proses ini. Saya juga berharap empat partai koalisi secepatnya duduk kembali untuk mengocok ulang sehingga dua nama yang final masuk ke pansus DPRD. Siapapun yang terpilih nanti itulah wakil bupati terbaik mendampingi bupati menjalankan roda pemerintahan di sisa jabatan 2017-2022”, tutupnya. [Valdo]

Komentar