Sah! 33 Anggota MRP Papua Selatan Periode 2023-2028 Dilantik

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo (JWW) resmi melantik dan mengambil sumpah/janji 33 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) masa jabatan 2023-2028 di salah satu hotel Merauke, Senin (6/11/23).

Pantauan Sorongnews.com, pelantikan anggota MRP Provinsi Papua Selatan (PPS) periode 2023-2028 berlangsung hikmat. Disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, Pj Sekda PPS, Maddaremmeng, Asisten I Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat PPS, Agustinus Joko Guritno, Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan masyarakat.

___ ___ ___ ___

Wamendagri, membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri mengucapkan selamat kepada 33 anggota MRP yang baru pertama kali dilantik sejak lahirnya DOB di Papua.

“Saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras Pj Gubernur, panitia pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi, masyarakat adat, agama dan perempuan serta semua pihak dalam proses pemilihan keanggotan MRP Papua Selatan sehingga hari ini kita telah melaksanakan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji MRP PPS masa jabatan 5 tahun kedepan,” ungkapnya.

Dia menyebut, MRPS merupakan implementasi dari kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di PPS berdasarkan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.

MRPS adalah lembaga yang dibentuk sebagai representasi kultural Orang Asli Papua Selatan yang memiliki wewenang tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua Selatan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.

“MRP PPS hanya ada di Papua tidak terdapat di daerah lain di Indonesia maupun negara lainnya. MRPS mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan OAP,” tegas Jhon Wempi Wetipo.

Wamendagri mengungkapkan, peran dimaksud tercermin dalam kewenangan yang dimiliki oleh MRPS yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada bakal calon gubernur dan wakil gubernur (wagub) Papua Selatan pertama yang akan dilaksanakan diakhir tahun 2024 mendatang.

Dalam waktu dekat, Provinsi Papua Selatan akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wagub. MRPS punya peran strategis kewenangan dalam memberikan persetujuan balon gubernur dan wagub PPS sesuai kriteria cagub dan cawagub berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2021 dan PP 54 Tahun 2005.

“Tugas lain yang tak kalah penting, nantinya MRPS membuat Perdasus bersama gubernur dan DPRPS serta mendorong pihak eksekutif agar dapat mengimplementasikan secara baik dan optimal,” ujarnya.

JWW menegaskan, MRPS mendorong gubernur dan DPRPS untuk menyusun rancangan Perdasi dan Perdasus wujud perlindungan OAP Selatan.

Selain itu, agenda utama sebagai roadmap penyelenggaraan pemerintahan DOB PPS seperti penyelenggaraan pemilu 2024, penyelesaian aset, dokumen DOB dan penyiapan sarana prasarana pemerintahan.

“Saya berpesan, agar MRPS bersama gubernur dapat berkolaborasi dan saling mendukung dalam merealisasikan agenda dimaksud,” pesan Wamendagri.

JWW mengakui, Papua diberi keistimewaan dengan hadirnya MRPS sebagai implementasi Otsus. Oleh karenanya, keistimewaan itu agar dijaga dan dirawat dengan baik.

“Mulai hari ini bapak/ibu secara sah sebagai anggota MRP Provinsi Papua Selatan periode 2023-2028. Urusan Pj gubernur dan sekda untuk mencarikan kantor sementara MRPS supaya lembaga ini bisa berjalan baik. Selamat bertugas, semoga dapat berkarya untuk kejayaan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia,” tandasnya. (Hidayatillah)

___ __

Komentar