Raker Kepala Daerah se-Provinsi Papua Selatan, Berikut Pesan Pj Gubernur Safanpo

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar rapat kerja (raker) kepala daerah se-Provinsi Papua Selatan di salah satu hotel Merauke, Senin (11/12/23).

Pantauan Sorongnews.com, raker kepala daerah se-Provinsi Papua Selatan dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi Pj Sekda Papua Selatan, Maddaremmeng bersama Bupati Asmat, Elisa Kambu, Pj Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, Sekda Merauke, Ruben Ndiken dan Boven Digoel beserta Forkopimda Papua Selatan dengan menabuh tifa bersama.

Tampak hadir, Danrem 174/ATW, Brigjen TNI Agus Widodo, Danlantamal XI, LO Kajati Papua Selatan, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan, Damianus Katayu, Setwapres RI atau anggota BP3OKP perwakilan Provinsi Papua Selatan, Yoseph Yanowo Yolmen.

Adapun peserta raker kepala daerah se-Papua Selatan antara lain, Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, Asisten III Sekda Provinsi Papua Selatan, Dionisius Way, kepala OPD Pemprov Papua Selatan terkait, sekretaris daerah dan asisten bidang pemerintahan se-Papua Selatan, perangkat daerah terkait (provinsi dan kabupaten), serta bagian pemerintahan kesra kabupaten se-Papua Selatan.

Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo dalam sambutannya menuturkan, melalui raker kepala daerah se-Papua Selatan agar mengidentifikasi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. Kegiatan yang sudah dikerjakan dan sudah dilaporkan.
  2. Kegiatan yang sudah dikerjakan tapi belum dilaporkan.
  3. Kegiatan yang belum dikerjakan dan masih bisa dilaksanakan dalam waktu tersisa.
  4. Kegiatan yang belum dilaksanakan dan tidak bisa dilaksanakan.

“Ini sudah harus dipetakan supaya kita bisa menghitung potensi SILVA 2024. Sedangkan, untuk kabupaten di Papua Selatan sudah berjalan normal karena APBD 2023 sudah ditetapkan pada akhir 2022. Sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan mulai Januari dan seterusnya,” tegas Pj Gubernur Papua Selatan.

Diharapkan, akhir tahun ini KUPPAS dan RKPD sudah selesai. Bahkan, RAPBD sudah selesai sehingga bisa dilakukan review RKPD dan evaluasi APBD.

Selain itu, RAPBD 2024 bisa ditetapkan bersama DPRD Kabupaten sehingga akhir 2023 dapat disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendapat pengesahan. Dengan demikian, awal tahun mendatang sudah bisa dilaksanakan program kegiatan 2024.

“Mari kita identifikasi kegiatan yang sudah kita laksanakan tahun ini dan kegiatan yang belum sempat dilaksanakan karena berbagai kendala baik waktu dan biaya. Kita juga mengidentifikasi potensi kegiatan yang perlu kita tingkatkan pada tahun 2024,” pesan Apolo Safanpo.

Dia mengapresiasi bupati yang hadir dalam raker dan para bupati tersebut sudah bersama DPRK menyusun dan membahas serta menyetujui hingga menetapkan RAPBD 2024.

“Diharapkan, akhir tahun sudah bisa kita sampaikan ke Kemendagri untuk mendapatkan pengesahan,” lugas mantan rektor Uncen.

“Kegiatan yang kita susun dalam RKA, kalau berasal dari musrenbang bisa kita lakukan sinkronisasi dalam raker hari ini,” tandas Pj Gubernur Papua Selatan.

Dikesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Otsus dan Kesra Setda Provinsi Papua Selatan, Karmin Eko E Wador menjelaskan, kegiatan raker melibatkan bupati/wakil bupati dan pimpinan perangkat daerah terkait se-Provinsi Papua Selatan.

“Bertujuan terciptanya sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan,” jelasnya.

Eko Wador mengatakan, hasil yang ingin dicapai dalam raker adalah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang harus dilakukan bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam rangka percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan.

Terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP) dengan memperhatikan kebijakan strategis nasional dalam rangka penurunan stunting, pengendalian inflasi serta penurunan angka kemiskinan diwilayah Papua Selatan.

“Selain itu, dalam rangka menjaga kondusifitas ditahun politik menyongsong pemilu dan pilkada serentak 2024,” tandas Karo Pemerintahan Otsus dan Kesra Setda PPS. (Hidayatillah)

___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ __ __ ___

Komentar