oleh

Raih Penghargaan WBK, Kejari Merauke Menuju WBBM

MERAUKE, – Kejaksaan Negeri (Kejari) Merauke, Papua meraih penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2020 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, I Wayan Sumertayasa, kepada Sorongnews.com menuturkan, pencapaian penghargaan itu merupakan penilaian dari masyarakat.

“Sebenarnya yang menilai kita seluruh masyarakat yang selama ini kita layani baik penegakan hukum, pelayanan hukum dan sebagainya,” tutur kajari didampingi Kasi Intel, Imran Misbach di kantornya, Kamis (20/5/21).

Dikatakan, Kejari Merauke terus bertekad meningkatkan etos kerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan melakukan pencanganan Zona Integritas WBK menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2021, Selasa (30/3/21) lalu. Disaksikan Bupati Asmat, Bupati Mappi, Ketua DPRD Merauke, Kapolres Merauke, Kapolres Asmat, Kapolres Mappi, Ketua PN Merauke dan pimpinan instansi vertikal serta BUMN.

Ditanya bagaimana menjaga kepercayaan publik, I Wayan mengatakan salah satunya adalah meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, mendekatkan diri kepada masyarakat di wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Meski kini mengalami kekosongan jaksa fungsional, Kejaksaan Negeri Merauke memotivasi diri ‘mampu menyiasati segala kesulitan ditengah keterbatasan’. Mengedepankan budaya kearifan lokal di bumi Anim Ha dengan antusias, inovatif, melayani dan handal.

“Mencapai WBK sulitnya luarbiasa sehingga predikat yang kami peroleh ini betul-betul kami maksimalkan SDM yang ada. Keterbatasan personil tidak membuat kami berpangku tangan,” tegasnya.

Upaya meningkatkan SDM kejaksaan pun dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pejabat eselon IV yakni Kasie Pidum mengikuti PIM IV, Diklat peningkatan kepemimpinan yang akan rampung Juli 2021 mendatang. Sedangkan bagian keuangan/bendahara penerima dan pengeluaran diikutkan dalam webinar, bimtek virtual mengingat saat ini sudah menuju digitalisasi yang cepat dan transparan.

Bahkan, pendekatan dilakukan kepada tiga security (satpam) Kejari dengan mengikutkan pendidikan sehingga memperoleh sertifikat dan berseragam dari kepolisian sesuai aturan Kapolri. Seluruh pegawai mendapat porsi yang sama. Terpenting bisa merubah mindset kerja pegawai Kejari Merauke memberikan pelayanan yang prima dan cepat. Terlebih dimasa pandemi COVID 19 harus menerapkan protokol kesehatan. Menyiapkan air dan sabun cuci tangan, hand sanitizer serta masker.

“Kami tidak ada lagi yang menemui tamu di ruangan masing-masing. Semua melalui PTSP diarahkan ke ruang tunggu dan diawasi cctv langsung dari ruangan kajari sehingga transparan, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN,” beber I Wayan.

Dia mengajak seluruh kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bersinergi menjadi pelopor reformasi birokrasi dan edukasi satuan kerja se-Papua bagian Selatan yang mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau sudah mencanangkan WBK kita mengajak empat kabupaten Selatan Papua jangan ada korupsi. Apabila ada temuan yang sudah ditindaklanjuti inspektorat dan mereka (pelaku, red) belum bisa mengembalikan keuangan negara maka bisa memanfaatkan MoU dengan kami. Serahkan kepada kami, kami dampingi. Apabila tidak mau mengembalikan tentunya ada tindakan hukum yang bisa diambil sesuai kewenangan penanganan tindakan korupsi. Pencegahan, penyelamatan keuangan dan aset negara ini perlu,” ungkap Kajari.

Orang nomor satu di Kejari Merauke ini berharap kepada inspektorat wilayah Selatan Papua kedepan jangan ada lagi yang tidak kooperatif berkoordinasi/bersinergi dengan Kejari seperti yang terjadi sekarang.

“Kami berharap kepada teman-teman media massa tolong dukung dan bantu kami dalam pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM,” demikian tandasnya. (Hida)

Komentar