Pleno Diwarnai Insiden Keributan, KPU Belum Finalkan 30 Kursi DPRD Kota Sorong

SORONG, PBD – Meski diwarnai berbagai insiden keributan yang terjadi, pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilu tingkat Kota Sorong sukses digelar hingga Rabu malam (6/3/24) bertempat di Ballroom Pollaris, Vega Hotel Sorong, Kota Sorong, Papua Barat Daya.

Pantauan wartawan Sorongnews.com, pelaksanaan rapat pleno terbuka tingkat Kota Sorong itu telah ditetapkan dan dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, Minggu – Selasa (3-5/3/24).

__ ___

Kendati demikian, pelaksanaan pleno rekapitulasi yang dijadwalkan harusnya selesai dan rampung pada hari Selasa (5/3/24), terpaksa diperpanjang dan selesai dihari Rabu malam (6/3/24) disebabkan banyak hiruk pikuk persoalan yang terjadi.

Sungguh disayangkan, hingga jelang pelaksanaan pembukaan rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat Daya yang dijadwalkan digelar pada Kamis pagi (7/3/24), KPU Kota Sorong belum menetapkan dan memfinalkan hasil perolehan 30 kursi anggota DPRD Kota Sorong periode 2024-2029.

Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Bert Kambuaya saat ditemui sejumlah awak media, Rabu malam (6/3/24) buka suara dan angkat bicara perihal itu.

Diakuinya bahwa, penetapan 30 kursi DPRD Kota Sorong pihaknya masih menunggu penetapannya dalam rekapan berita acara dan salinan.

“Penetapannya ini nanti kita akan tunggu berita acara dibuat dengan salinan, baru kita dapat merekap secara utuh satu kali berjenjang,” jawab Ketua KPU Kota Sorong, Balthasar Bert Kambuaya saat ditanyakan wartawan terkait penetapan kursi DPRD Kota Sorong.

Lebih lanjut, Ketua KPU Kota Sorong itu merincikan pembagian 30 kursi DPRD Kota Sorong dimasing-masing Dapil yang ada.

“Kalau secara pembagian Dapil sudah jelas, Dapil 1 diisi oleh 7 kursi, Dapil 2 diisi 8 kursi, Dapil 3 diisi 9 kursi dan Dapil 4 diisi 6 kursi,” rincinya.

Menanggapi terkait harapan besar yang dilontarkan Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait kursi DPRD Kota Sorong terkhusus bagi Orang Asli Papua (OAP), dirinya blak-blakan menyebut pesta demokrasi Nasional tidak ada sekat dan batasan.

“Kalau untuk saya secara kelembagaan tidak bisa berbicara pada keterwakilan OAP yang diharapkan MRP, karena regulasinya jelas, kelembagaan secara pesta demokrasi Nasional tidak ada sekat dan batasan,” ujarnya.

Diakuinya, pihaknya akan menyampaikan dua rekomendasi yang dialihkan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yakni rekomendasi DPRD Provinsi dan DPD RI, keduanya untuk Distrik Sorong Barat.

“Kami hanya dua rekomendasi, rekomendasi DPRD Provinsi dan DPD RI, keduanya Distrik Sorong Barat. Untuk Distrik yang lain aman, tidak ada persoalan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, diakuinya banyak kendala yang dihadapi semua pihak berdasarkan informasi yang diterima KPU Kota Sorong secara kelembagaan, namun pihaknya menjamin terdapat ruang-ruang perbaikan.

“Secara informasi yang kami terima secara kelembagaan memang banyak informasi tetapi kami tetap percaya teman-teman PPD kami yang telah bekerja. Karena kami juga yakin bahwa ruang perbaikan itu masih ada, namun dalam rekap tingkat Kota ini kalaupun tidak ditemukan jalan ini karena kursi yang diperebutkan. Jadi yang kita tahu bahwa setiap orang dan partai pasti mempunyai cara dan langkah untuk mengoptimalkan situasi yang ada,” tandasnya.

Kemudian, dirinya mengakui bahwa pihaknya telah banyak belajar dari pelaksanaan tahapan pemilu ditahun ini, sehingga kedepannya pihaknya akan mengoptimalkan perangkat-perangkat dengan betul-betul memahami regulasi dan tata kerja secara kelembagaan.

“Banyak hal yang kami pelajari dari Pemilu tahun ini secara kelembagaan memang kami harus betul-betul mengoptimalkan perangkat-perangkat kami yang ada dengan harus betul-betul memahami regulasi dan juga tata kerja secara kelembagaan. Karena ini satu faktor yang perlu sekali kami perbaiki, tetapi secara kelembagaan kami tetap mengapresiasi juga perangkat kami yang sudah bekerja secara maksimal,” terangnya.

Ditambahkannya, disinggung perihal hiruk pikuk yang terjadi selama pelaksanaan pleno, diakuinya merupakan dinamika yang memang prosesnya seperti begini.

“Iya, secara dinamika dalam rekapitulasi prosesnya seperti begini, karena memang kita tidak membatasi jenjang koordinasi dari tingkat PPD yang tidak terselesaikan dengan baik naik kepada kami ditingkat kota. Kami mengupayakan untuk bisa menyelesaikan, tetapi dalam proses yang ada, kami harus berpatokan pada aturan, kalau tidak pun kami dapat sanksi daripada itu, sehingga kami mengambil keputusan secara kelembagaan kolektif kolegial bahwa kita mengesahkan saja, tetapi memberikan ruang kepada para peserta pemilu kalau memang mereka merasa keberatan ada form keberatan atau kejadian khusus yang boleh diisi dan nanti tinggal rekapitulasi di tingkat provinsi,” tambahnya. (Jharu)

___ __ ___ ___

Komentar