SORONG, PBD- Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, hadiri dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025.
Rakortekrenbang sehari ini diikuti pula oleh Anggota BP3OKP dan Kepala BPS Papua Barat/Papua Barat Daya beserta seluruh dinas dan OPD terkait dari Kabupaten Kota se- Provinsi Papua Barat Daya di Vega Hotel, Rabu (20/03/24).
Orang Nomor Satu di Provinsi Papua Barat Daya ini saat ditemui media usai rakor mengatakan bahwa Rakortekrebang yang diselenggarakan Provinsi Papua Barat Daya merupakan pertama ditingkat provinsi.
“Rakortekrebang ini pertama dilakukan tingkat provinsi untuk memastikan perencanaan kita harus semakin baik, dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat paling terbawah yaitu tingkat kampung atau tingkat distrik,” ujar Pj Gubernur PBD Mohammad Musa’ad.
Dikatakannya, perencanaan kita ditingkat kabupaten provinsi juga harus ada benang merahnya sehingga, ada keterkaitannya antara provinsi kabupaten dan pusat supaya menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah-pisahkan.
“Inti dari pelaksanaan Rakortekrenbang hari ini yaitu kita mau desain perencanaan yang bersifat komprehensif bukan bersifat parsial, supaya dapat menjadi referensi penting untuk para calon gubernur bupati walikota,” ungkapnya.
Bebernya, rancangan tersebut akan dibuat menjadi rancangan awal dimana kita harapkan semua tim kampanye ketika menyusun visi misi gubernur atau bupati walikota harus menjadikannya referensi utama.
“Mengapa demikian agar supaya ketika nanti siapapun yang terpilih akan menjadikan ini visi misi bukan saja orang per-orang tetapi berlanjut sampai kepada visi misi pemerintah,” tegasnya.
Lanjutnya, agar tidak ada kesan ada perbedaan dengan yang dibuat oleh teman-teman tim kampanye, berikut Papua agak berbeda dengan provinsi lain karena kita sudah punya rencana induk percepatan pembangunan Papua dan ada Perpres 24 Tahun 2022.
“Sekarang sedang dipersiapkan lagi rencana aksi dari percepatan pembangunan Papua tersebut, jadi kita sudah cukup terbantu dari indikator jelas yang sudah ada dalam rencana induk,” terangnya.
Dijelaskannya, semua yang dibuat harus mengacu pada rencana induk jadi pemerintah sudah terbantu ketika ada rencana induk ditambah lagi dengan 4 pilar.
Ditambahkannya, 4 pilar utama kita yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan juga berkaitan dengan aspek-aspek yang terkait dengan politik hukum dan HAM. (Mewa)
Komentar