Pengurus IKF Laporkan Notaris IN ke Pihak Berwajib

SORONG,- Pengurus Ikatan Keluarga Flobamora (IKF) melaporkan Notaris Irnawati Nazar (IN) kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Kepolisian Sorong Kota, pada Selasa (21/6/22) karena dianggap melanggar keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Musyawarah Besar (Mubes) 8 tidak Sah dan sesuai untuk memimpin (IKF) Sorong.

Sekretaris IKF Kota Sorong, Oktavianus Klau Bria, saat ditemui beberapa media mengatakan bahwa, terjadinya perselisihan antara kedua kelompok dikarenakan dalam putusan pengadilan Musyawarah Luar Biasalah yang berhak memimpin IKF sedangkan Mubes 8 dinyatakan tidak sesuai akan tetapi Notaris terus bersih keras pertahankan akta tanpa membuat perubahan atau pembatalan.

___

“Perlu saya jelaskan lagi agar publik juga perlu tahu kalau kondisi terkini terkait dengan perselisihan di IKF bahwa putusan pengadilan sudah menyatakan di dalam keputusannya itu yang disengketakan ada dua kelompok pertama Mubes 8 yang terbentuk pada tanggal (7/2/21) dengan Musyawarah Luar Biasa yang telah Sah ditetapkan untuk memimpin IKF,” ujar Oktovianus.

“Dari hal itu saja sudah menunjukkan kalau bawaannya Mubes 8 itu dianggap tidak Sah karena dinilai dari prosedurnya tidak sesuai kemudian diputuskan oleh pengadilan, kemudian mereka membuat satu kelompok sendiri dengan membuat Akta Notaris yang di dalamnya yang disebut sebagai perkumpulan keluarga flobamora,” terangnya.

Di dalam Akta tersebut, Ia mengatakan bahwa sangat jelas tertulis bahwa dasar pembuatan akta itu berdasarkan hasil Mubes 8 dan di dalam pengadilan sekali lagi mengatakan bahwa hasil semua produk atau hasil musyawarah itu dinyatakan tidak sah.

Hal ini tentu membuat beberapa pihak dari IKF tidak menerima dan melaporkan Notaris karena dianggap tidak segera mengambil sikap untuk segera mengubah atau membatalkan akta tersebut.

“Isinya dibatalkan tetapi tetap kelompok itu masih menganggap bahwa Akta mereka Sah dan apakah ini tidak melanggar apa yang diputuskan oleh pengadilan termasuk notaris dari hasil konsultasi kita dan beberapa teman atau mereka yang punya kemampuan mengatakan bahwa harusnya si notaris itu membatalkan akte itu karena akta itu dia buat atas dasar musyawarah 8 yang jelas-jelas sudah dibatalkan oleh pengadilan,” tuturnya.

Sehingga harapan kita kepada para penegak hukum atau para praktisi hukum atau polisi atau jaksa bisa memberikan klarifikasi pendapat nya kira-kira bagaimana mencari keadilannya.

Ia juga menambahkan bahwa Ini perkumpulan bukan IKF padahal memang jelas bahwa di dalam kementerian Hukum dan HAM kata ikatan itu tidak lagi dipakai sebagai kata untuk ormas semua harus diganti dengan perkumpulan atau persatuan.

“Jadi wajar-wajar saja kalau ada beberapa anak muda yang merasa tidak puas dengan kinerja dari tersebut notaris tersebut, bagaimana anda membuat akte berdasarkan sesuatu yang sudah dibatalkan pengadilan tetapi akte tersebut anda tidak mau merubahnya,” tutupnya. (Mewa)

___ ___

Komentar