SORONG, PBD- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat Daya diminta harus terus mengembangkan investasi dan di Provinsi ke-38 ini.
Terkait perihal tersebut DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rakor dengan melibatkan DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, yang berlangsung disalah satu Hotel Kota Sorong, Rabu (27/3/24).
Pj Gubernur-PBD Muhammad Musa’ad, yang turut hadir membuka rakor mengatakan Rakor terkait investasi merupakan arahan Presiden RI untuk semua daerah harus mengembangkan investasi.
“Secara tidak langsung kehadiran investasi di Papua Barat Daya perlu dioptimalkan, sebab dapat mengurangi pengangguran selain itu kita perlu bersikap ramah terhadap para investor,” ucap Pj Gubernur Muhammad Musa’ad.
Musa’ad berujar, rapat koordinasi yang dibuat oleh dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu sangat perlu dilakukan guna bahas pengembangan investasi di Provinsi Papua Barat Daya.
“Investasi dapat berkembang di Provinsi Papua Barat Daya apabila semua pihak bersinergi dan kolaborasi dalam peningkatan investasi berkelanjutan agar Papua Barat Daya mandiri, adil dan sejahtera,” ungkapnya.
Musa’ad berharap, lewat rakor semua dapat memantapkan sinergitas dan kolaborasi antar berbagai elemen yang ada di Provinsi Papua Barat Daya guna pengembangan investasi.
“Terlebih lagi tiga komponen utama harus saling berkolaborasi yaitu pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat sipil, sama-sama membahas dampak baiknya sebab jika investasi masuk maka tentu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” bebernya.
Ditempat sama, Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Barat Daya Manase Jitmau melalui Staf DPMPTSP Herry Widjasena menuturkan, bahwa DPMPTSP tidak hanya bicara perizinan tapi juga bagaimana investasi bertumbuh di wilayah Papua Barat Daya.
“Tahun lalu kita dikasih target sama pemerintah Rp 2,6 triliun artinya investasi bergerak dari perusahaan-perusahaan yang masuk kemudian direalisasi menjadi Rp 3 triliun,” pungkasnya.
Herry bilang, sedangkan tahun ini dikasih Rp 3,2 triliun nah itulah yang sekarang kita bahas untuk pembagian ke kabupaten/kota namun, sebelum sampai kesana harus rakor bersama pimpinan-pimpinan OPD tingkat provinsi untuk arah kebijakan sesuai penyampaian Pj Gubernur.
“Kami melibatkan pelaku-pelaku usaha sebab mereka adalah mitra kami pemerintah agar mereka dapat berinvetasi di Papua Barat Daya, apabila ada kendala-kendala pemerintah siap membantu jadi keuntungan bermitra yaitu saat perusahaan masuk otomatis secara tidak langsung ekonomi pasti tumbuh,” tandasnya.
Tambahnya, kedepan diharapkan sinergitas dan kolaborasi antar pemerintah provinsi maupun kabupaten kota kemudian pelaku usaha sampai dengan masyarakat terus dibangun dan terjalin baik. (Mewa)
Komentar