Pemprov PBD, Pemkab Sorong dan Pemkab Sorsel Gelar Jalan Santai, Bahas Segudang Isu-isu Strategis Daerah

KABUPATEN SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan menggelar pelaksanaan jalan santai, Sabtu (2/3/24).

Pantauan wartawan Sorongnews.com, pelaksanaan jalan santai itu diselenggarakan bertempat di Jalan Pariwisata, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

___

Dalam pelaksanaan jalan santai nampak terlihat yakni Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, Pj Sekda Papua Barat Daya, Edison Siagian, Plh Bupati Sorong, Cliff Agus Japsenang dan Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli serta sejumlah OPD di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong hingga Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan lainnya.

Sejumlah pejabat yang hadir itu melintasi sepanjang jalan pariwisata yang dipenuhi pepohonan, sesekali sejumlah pejabat terlihat menyapa masyarakat sekitar dan warga yang menjalankan aktivitas olahraga.

Bahkan dalam pelaksanaan jalan santai itu, sejumlah pejabat nampak berkumpul dan membentuk setengah lingkaran guna menggelar diskusi lepas mengenai isu-isu sensitif dan strategis pemerintah provinsi hingga daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, pelaksanaan jalan santai itu diketahui membahas segudang pembahasan terkait isu-isu strategis di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya, Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan.

Pj gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad membeberkan bahwa dalam pelaksanaan jalan santai, pihaknya membahas 3 hal penting bersama dua Pemerintah Kabupaten itu.

“Berdiskusi beberapa hal, ada tiga hal penting. Pertama, kita bicara tentang penyelesaian masalah batas antara Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong, yang hari ini sudah masuk dalam tahapan di Mahkamah Konstitusi, sudah pernah ada sidang sekali, dan hari selasa (5/3/24) nanti akan ada sidang kedua, sehingga ada saran dari Majelis minta supaya coba kita bicarakan dulu ditingkat daerah, makanya saya ajak dua Bupati ini untuk bicarakan dan mencari penyelesaian ditingkat internal kita,” ujar Pj gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad saat ditemui Sorongnews.com, Sabtu (2/3/24).

“Kedua, tentang beberapa agenda penting di bidang pendidikan, seperti di Kabupaten Sorong yang memiliki pendidikan vokasi dan PPG yang perlu dikembangkan, serta akan direvitalisasi kembali. Ketiga, tentang kesehatan, dimana di Papua Barat Daya baru memiliki tiga rumah sakit yang tipe C yaitu RS JP Wanane di Kabupaten Sorong, RS Sele Be Solu di Kota Sorong dan di Kabupaten Sorong Selatan, sehingga kemudian akan dikembangkan kedepannya,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama diakuinya, apabila terjadi persoalan dilingkungan Kabupaten/Kota, maka harus diselesaikan secepatnya, tanpa melibatkan Mahkamah Konstitusi.

“Sebagai Pemerintah Provinsi, kita akan fasilitasi Pemerintah Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan agar kita bisa bicarakan dengan cara-cara kita di Papua sini, dengan pendekatan-pendekatan yang lebih kultural, berbasis budaya, dan kalau bisa diselesaikan secepatnya, maka tidak perlu dibawa jauh-jauh ke Mahkamah Konstitusi,” tandasnya. (Jharu)

___ ___

Komentar