Pemprov PBD Jalin Kerjasama dengan Pimpinan Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Regional, Ini Harapan Pj Gubernur!

SORONG, PBD – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mewakili Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), bersama dengan para pihak Pimpinan Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Regional Layanan Rujukan 10 Penyakit Prioritas Nasional, yang berlangsung di Hotel Aston Sorong, Kota Sorong, Kamis (23/11/2023).

Direktorat Pelayanan Rujukan diwakili oleh Kartim Kanker Jejaring Pengampu Layanan KJSU KIA dr Ady Iswadi Thomas, MARS mengatakan, penandatanganan MoU dan PKS antara para pihak Pimpinan Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Regional Layanan Rujukan 10 Penyakit Prioritas Nasional dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya merupakan target dari program Kementerian Kesehatan.

___ __

“Ini target dari program Kementerian Kesehatan, kita harus melaksanakan program layanan prioritas di rumah sakit pemerintah daerah provinsi dan juga rumah sakit pemerintah daerah kabupaten kota,” ungkapnya.

Dikatakannya, pihaknya ada di Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan rumah sakit pengampu nasional dan regional untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi, kepada rumah sakit yang memang sudah ditargetkan.

“Disini sudah hadir rumah sakit jantung pembuluh darah dan harapan kita Jakarta untuk layanan jantung, kemudian dari RSCM ada 3+1 layanan prioritas. Rumah sakit dharmais, merupakan rumah sakit pusat kanker nasional juga sebagai pengampu nasional untuk pelayanan kanker. Selanjutnya rumah sakit anak dan bunda dan juga beberapa rumah sakit pemerintah atau rumah sakit vertikal lain. Seperti rumah sakit persahabatan untuk respirasi, rumah sakit paru gunawan dan juga rumah sakit profesor ngurah bali yang merupakan rumah sakit pengampu regional untuk layanan jantung, yang nanti akan melakukan pendampingan di Provinsi Papua Barat Daya,” bebernya.

Didalam pelaksanaan program pengampuan dari pemerintah, sambungnya, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan sudah berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap rumah sakit provinsi dan juga rumah sakit kabupaten/kota.

Katanya, untuk dukungan yang nanti akan diberikan berupa peralatan kesehatan, sarana prasarana dan juga SDM.

Diakui Ady, sebetulnya pihaknya sudah petakan kebutuhan SDM yang harus dipenuhi, disesuaikan dengan stratifikasi dari masing-masing rumah sakit. Dimana rumah sakit utama tentu dengan level layanan dan kompetensi layanan yang dimiliki, membutuhkan peralatan dan SDM yang memang bisa melakukan tindakan layanan tersebut.

“Kemudian rumah sakit kabupaten/kota juga sudah dipetakan, mudah-mudahan nanti kami kolaborasi juga dengan Dirjen Nakes untuk pemenuhan kebutuhan SDM yang kami alokasikan untuk tahun 2024 sampai 2027. Kami berharap apa yang sudah pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan lakukan, tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Sehingga memang kami membutuhkan peran dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Perwakilan Rumah Sakit Pengampu Nasional RSJPD Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP menyatakan, sesuai dengan 6 pilar transformasi kesehatan, salah satu pilar yaitu layanan kesehatan rujukan.

Katanya, kebijakan dari dari pemerintah pusat khususnya kementerian kesehatan adalah meningkatkan kapabilitas dan mutu layanan di rumah sakit daerah, dimana salah satu targetnya adalah pemerataan pelayanan. Sehingga kedepan semua masyarakat Papua Barat Daya misalnya yang sakit kanker, dia akan dilayani secara utuh dan paripurna disini. Tidak perlu sampai dirujuk ke pusat kanker nasional. Jadi empowring rumah sakit daerah adalah suatu keharusan yang tidak bisa dibantah lagi.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad mengatakan, ini sebenarnya yang menjadi harapan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi anugerah momentum spirit of Otonomi Khusus, serta kado berharga untuk usia Papua Barat Daya menjelang setahun.

“Selama ini masyarakat yang mengalami sakit 10 prioritas nasional, dirujuk diluar daerah. Seperti di Makassar, Surabaya, Jogjakarta dan Jakarta. Biaya kesana pasti jauh lebih tinggi meski ditanggung BPJS. Dengan adanya program dari Kementerian Kesehatan terkait rumah sakit pengampu nasional dan regional, tentu sangat membantu masyarakat tidak hanya yang ada di Provinsi Papua Barat Daya saja Tapi juga dari seluruh tanah Papua bisa datang berobat kesini,” ujarnya.

Lanjutnya, rumah sakit yang akan mendapat pendampingan dari Rumah Sakit Pengampu Nasional dan Regional yaitu Rumah Sakit JP Wanane Km 24 dan Rumah Sakit Sele Be Solu Sorong.

“Tugas kita sekarang bagaimana menyiapkan tempat yang ada agar bisa memenuhi standar yang ditentukan. Rumah sakit pengampu nasional dan regional akan melakukan pendampingan terhadap dua rumah sakit pemerintah yaitu Rumah Sakit JP Wanane dan Rumah Sakit Sele Be Solu,” pungkasnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Papua Barat Daya, Netty Naomi Howay mengatakan bahwa pemerintah provinsi sangat berkomitmen menjadikan pelayanan kesehatan di Papua Barat Daya unggul di tanah Papua.

Ia mengatakan sebelum upaya pemerintah membangun Rumah Sakit Umum Provinsi, pemerintah akan mendorong Rumah Sakit Umum Daerah untuk lebih maju dan unggul serta memiliki keunggulan tersendiri.

“Misalnya tadi RSUD JP Wanane akan dijadikan Rumah Sakit yang lebih menangani jantung, sedangkan RSUD Sele Be Solu untuk penanganan kanker. Seperti pesan pak Pj Gubernur tadi, semua dilakukan demi masyarakat. Supaya tidak jauh-jauh lagi berobat keluar Sorong,” tegas Netty. (Oke)

___ __ ___

Komentar