Pemprov PBD Fasilitasi Masyarakat Adat, SKK Migas, BP, Hasilnya Buntu, Kegiatan Hulu Migas Terus Jalan!!

SORONG, PBD – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya diwakili oleh Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, ESDM, Suroso memimpin rapat tertutup antara masyarakat adat Imekko, SKK Migas, BP di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (31/10/23).

Pertemuan sekitar 3 jam lebih itu berhasil buntu atau tidak ada solusi atas keluhan masyarakat Imekko yang mengklaim bahwa Pihak BP telah melakukan perubahan Peta blok Migas tanpa sepengetahuan masyarakat adat.

Tokoh Masyarakat, Sylvester Stevanus Saimar, didampingi Kepala Suku Imeko, Fried Bodori menerangkan bahwa sejak awal berdirinya, negara telah memberikan kuasa kepada perusahaan negara Pertamina yang dijual ke investor dan melakukan eksplorasi pertama pada tahun 1982 – 1984 dengan muatan 10,3 triliun gas. Dimana pada tahun 2000 PT Arco bergabung dengan BP dan mengeluarkan peta blok yang dirubah tak sesuai peta blok awal.

“Ini yang menjadi masalah dan masyarakat tidak setuju, kenapa ada perubahan peta blok masyarakat tidak dilibatkan, malah punya kami dipindahkan ke laut. Padahal aturannya, satu perusahaan hanya boleh menggunakan satu blok kerja. Saat ini BP Berau mengklaim bahwa blok itu belum dieksplorasi, padahal blok itu sudah di eksplorasi. Kami pertanyakan dasar hukum apa merubah peta blok, apalagi sampai dipindah ke laut,” sebut Silvester.

Pihaknya pun menuntut pihak SKK Migas, BP untuk terbuka terkait perubahan peta blok tersebut dan meminta hak adat masyarakat sesuai kesepakatan.

“Kami mendukung untuk seismik ini dilakukan, tapi akhir cerita Pasti dapat Kami nilai bahwa nanti tidak ditemukan cadangan. Ini kan bisa saja tusuk disini, keluar disana. Oleh karena itu, Kami meminta agar hak-hak adat Kami diperlakukan sama dengan masyarakat di Bintuni. Kalau masyarakat di Bintuni diperlakukan demikian, maka Kami juga,” harap Silvester.

Sementara itu, Kadisnaker transmigrasi, ESDM Provinsi Papua Barat Daya, Suroso mengatakan dari hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan karena kedua belah pihak sama-sama mempertahankan pendapat masing-masing terkait masa lalu. Pihak provinsi PBD menurut Suroso tidak akan membuat pertemuan lagi karena memperkirakan akan menghasilkan serupa.”Tidak ada pertemuan berikutnya, karena semua bersikeras pada pendapat masing-masing. Sehingga Kami memutuskan, apabila tidak bisa berdamai silahkan masing-masing pihak mengambil langkah selanjutnya,” ujar Suroso.

Namun tegasnya, bahwa kegiatan hulu migas di Imekko Kabupaten Sorong Selatan akan terus jalan, karena sudah ada surat dukungan masyarakat atas investasi hulu migas disana.”Kegiatan Hulu Migas di Sorong Selatan tetap jalan, karena ini kepentingan negara dan tidak ada penolakan masyarakat,” tegas Suroso.

Mewakili SKK Migas, Kepala Operasi, Hariyanto Safri bersyukur atas pertemuan yang difasilitasi Pemprov Papua Barat Daya dan kepada masyarakat yang telah memperhatikan keberadaan perusahaan tersebut. Ia menggaris bawahi bahwa pertemuan tersebut bukan terkait penolakan masyarakat atas industri hulu migas di Sorong Selatan, namun kepada argumentasi terkait masa lalu.

“Ada perbedaan prinsip yang sama-sama dipegang, Namun tidak merubah strategi operasional yang ada. Industri hulu migas disana tidak akan terganggu, karena pemuka adat, masyarakat tetap mendukung dan ini menjadi proyek strategis nasional. Kita tetap akan jalan, karena ada pemerintah daerah provinsi dampingi kita dan ada masyarakat yang mendukung serta rekan-rekan media yang terus mengawal,” ujar Hariyanto.

Ditambahkan olehnya bahwa saat ini pihak BP dan SKK Migas baru bersiap-siap untuk pelaksanaan Seismik yang dijadwalkan akan dilaksanakan mulai tahun 2024.Terlihat hadir pada pertemuan tertutup itu, Waka Polres Sorong Selatan, Kompol Bernadus Okoka, Perwakilan Kejaksaan Negeri, pihak BP, Masyarakat adat dan pihak SKK Migas. (oke)

___ __ ___

Komentar