Pemprov PBD Bakal Siapkan Lahan Baru Lapas Sorong dan Napi Berkesempatan Tempuh Pendidikan di UT

SORONG, PBD- Pejabat Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi akan menyiapkan lahan untuk pembangunan Lapas Kelas IIB Sorong karena dinilai sudah tidak layak. Perihal ini dikatakan Musa’ad usai melakukan tatap muka bersama ratusan narapidana dan kemudian meninjau kondisi fisik bangunan lapas, Selasa (09/01/24).

“Saya ditemani Kakanwil dan Kalapas tujuannya ingin bertemu dengan para petugas sekaligus dengan warga binaan, dimana saya berkesempatan memberikan motifasi pada mereka,” ucap Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad.

Pj Gubernur mengungkapkan kalau intinya tidak ada orang yang mengharapkan untuk tetap tinggal disini dan tidak ada manusia satupun juga yang ingin berbuat hal-hal tidak sesuai dengan aturan hukum di negara ini.

“Anggap saja ini suatu kecelakaan harapan semua tentu mereka bisa menjadikan ini sebagai proses pembelajaran untuk lebih baik lagi sesudah keluar dari Lapas Sorong,” ujarnya.

Dibeberkannya, setelah melihat langsung kondisi bangunan Lapas ada beberapa hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dan hal paling terutama yaitu relokasi sebab dinilai tidak sesuai dengan daya tampung narapidana.

“Tempat ini sudah tidak cocok maka perlu mencari tempat yang lebih luas agar bisa dikembangkan lebih lanjut, sehingga ini menjadi tanggung jawab dari Pemda untuk menyiapkan lahannya,” tuturnya.

Sebab menurutnya, tempat tahanan perlu dipilah artinya harus memisahkan narapidana sesuai dengan kasus yang ditanggulangi seperti lapas narkoba yang terpisah, bahkan sampai lapas anak dan perempuan pun harus terpisah.

“Ini Provinsi baru pasti membutuhkan juga oleh sebabnya kita harus merencanakannya, saya minta ada master plan untuk pengembangan Lapas Kelas IIB Sorong,” terangnya.

Selain itu, Pemda segera menindaklanjuti fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan yakni fasilitas dapur untuk makan minum, alat-alat keterampilan, pengeras suara berupa musik supaya mereka terhiburan dan merasa diperhatikan.

“Tidak ada perbedaan antara yang diluar dan didalam tahanan, semua adalah warga Papua Barat Daya makaperlu berlaku adil kepada saudara-saudara kita didalam trali besi ini,” imbuhnya.

Semua telah terjadi yang sudah terjadi tugas kita sebagai pemerintah akan memberikan pelayanan yang baik, nanti mereka bisa mendapatkan pendidikan keterampilan sampai dengan melanjutkan pendidikan bagi narapidana yang menjadi mahasiswa.

Lanjutnya, jadi kalau ada mahasiswa ya karena kasus kemudian dia putus kuliah dapat melanjutkan sebab kita akan bicarakan juga dengan Universitas Terbuka (UT).

“Kami sudah berbicara dengan pihak UT agar para tahanan dapat melanjutkan studi mereka, jaman sekarang sudah online nanti pemerintah siapkan ruangan serta peralatannya agar supaya mereka bisa selesai dari hukuman dan selesai pendidikan kuliah sampai dapatkan ijazah,” tandasnya.

Sambungnya, baik sarjana Muda atau sarjana apa dan seterusnya termasuk paket C ataukah yang tamat SMA dan seterusnya, pendidikan sangatlah penting sehingga mereka perlu memperolehnya agar keluar dari Lapas bisa mendapatkan pekerjaan.

Akhir dari statmen Pj Gubernur-PBD ditambahkan bahwa salah satu legalitas seseorang agar memperoleh pekerjaan yaitu ijazah, oleh karenanya pemerintah harus bersama-sama dengan Kumham Kakanwil memfasilitas semua. (Mewa)

___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ __ __ ___

Komentar