Pemprov Papua Selatan Siapkan 8 RC Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan PPS di KTM Salor

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan kini bertugas menyiapkan 8 readiness Criteria (RC) dalam pembangunan kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan (PPS) di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.

Sejalan dengan telah resmi dilakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan kawasan kantor pemerintahan PPS di KTM Salor yang secara simbolis oleh Wapres RI didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Jhon Wempi Wetipo dan Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo berlangsung di Ballroom Swiss-belHotel Merauke, Selasa (4/6/24).

__ ___

“Tugas Pemprov PPS adalah mempersiapkan 8 readiness criteria yaitu kriteria kesiapan.
Mulai dari ketersediaan lahan, pembebasan tanah, masterplan, basic design, engineering design, dokumen Analisis dampak lingkungan (AMDAL), dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sampai studi kelayakan, AMDAL, dan rencana anggaran biaya,” ungkap Pj Gubernur Papua Selatan, Prof Apolo Safanpo kepada wartawan disela-sela kegiatan kunker Wapres RI.

“Semuanya itu, 8 readiness criteria sudah dinyatakan lengkap oleh Kemendagri, Kementrian PUPR dan Kementrian ATR/BPN,” sambung orang nomor satu di Papua Selatan.

Dikatakan, acara pencanangan pembangunan sentra sarana dan prasarana pemerintahan Provinsi Papua Selatan oleh Wapres tersebut pemerintah telah memulai pekerjaan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden RI dan Wapres RI sejak awal, untuk pembangunan kantor gubernur, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Selatan (DPRPS), Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan (MRPS) adalah tanggungjawab pemerintah pusat. Pembangunannya dilakukan melalui Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (Kemen PUPR),” lugas Pj Gubernur.

Dia menegaskan, pembangunan fisik kantor pusat pemerintahan PPS sama seperti Daerah Otonomi Baru (DOB) lainnya dilakukan secara terpusat oleh Kementerian PUPR RI. Pempus hanya memberikan tugas kepada Pemprov untuk mempersiapkan RC.

“Apabila ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang bertanya tentang kenapa setelah 1 tahun dilaksanakan masa persiapan, belum ada pembangunan yang dilakukan di pusat pemerintahan PPS? Jawabannya sudah disampaikan Wapres bahwa pembangunan infrastruktur sarana prasarana Provinsi Papua Selatan akan dilaksanakan Kementrian PUPR,” ujarnya.

“Sebagaimana disampaikan Dirjen Perumahan Kementrian PUPR bahwa anggarannya sudah siap dan pekerjaannya sedang dilelang saat ini di PUPR,” beber Apolo Safanpo.

Pj Gubernur menjelaskan, peletakan batu pertama dilakukan simbolis di Swiss-bel tanpa mengurangi makna karena agenda kunjungan Wapres RI di Merauke cukup padat.

“Kita harapkan setelah peletakan batu pertama secara simbolis oleh Wapres tadi. selanjutnya, Kementrian PUPR akan melaksanakan pembangunan fisik sesuai prosedur tahapan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku,” tandas Apolo Safanpo. (Hidayatillah)

___ __ ___ ___

Komentar