Pejabat Daerah Fokus Bagi Bansos, Ombudsman Sebut Pelayanan Publik Papua Barat Buruk

SORONG, PBD- Kinerja Pejabat Daerah di Wilayah Papua Barat dinilai buruk melalui pelayanan publik hal ini dikarenakan fokus memberikan bantuan sosial (Bansos) ketimbang memperhatikan roda pemerintahan.

Pernyataan diatas ditegaskan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Papua Barat, Musa Yusak Sombuk, saat mengikuti jalannya rapat koordinasi bersama Tim Badan Legislasi RI, yang berlangsung selama sehari di Hotel Aston Sorong, Senin (20/3/23).

___

“Kami ketika bekerja telah mendapatkan laporan dan masukkan dari pelayanan publik yang buruk, data tersebut terlihat setelah dilakukannya survei pada tahun 2019-2020,” ungkap Musa Sombuk.

Bebernya, berdasarkan rilis terakhir ditahun 2022 Kota Sorong masuk dalam sepuluh besar tingkat nasional pelayanan publik tertinggi, kemudian dua kabupaten Manokwari dan Fak-Fak naik dari kuning ke hijau.

Lanjut Musa, namun paling disayangkan Provinsi Papua Barat turun dari kuning ke merah, faktor ini bisa dinilai tapi pihaknya menduga hal tersebut soal kepemimpinan.

“Di ujung masa kepemimpinannya Gubernur Papua Barat lebih banyak membagi-bagikan bansos atau lebih tepatnya hadiah pada masyarakat dan tidak memperhatikan kepemerintahannya,” ungkapnya.

Sambungnya, sama saja yang baru datang untuk mengganti juga banyak touch and go (datang sebentar rapat kemudian pergi) jadi kritik kami adalah mana itu reformasi birokrasi nanti baru sibuk menilai bawahannya.

“Itulah salah satu alasan mengapa Papua dan Papua Barat mendapat pelayanan publik buruk, ada satu-satu pimpinan yang berespon ketika kita membicarakan pelayanan publik salah satunya Kota Sorong dari merah langsung ke hijau,” terangnya.

Jelasnya, terkadang ombudsman sedikit bertentangan dengan pemerintah tapi tidak ada urusan karena pihaknya berjalan sesuai dengan sumpah yang harus dilaksanakan, jika baik dibilang baik jika buruk tetap dibilang buruk.

Menurutnya, banyak instansi yang merasa kalau mereka adalah tuan bukan pelayan, jadi pelayanan publik ini belum masuk dari sesuatu kehadiran dari lembaga-lembaga penyedia layanan publik bagi masyarakat.

“Nanti kita tinggal tunggu saja pas eksekusi saat pemilu tinggal masyarakat menilai apakah perlu untuk memilih pemimpin itu kembali sesuai dengan pelayanan yang selama ini mereka rasakan,” tandasnya.

Sehingga Ia harap, kepada instansi pemerintah kepala-kepala publik merubah sedikit saja mindset pasti akan lebih baik, sebab seberapa kuat ombudsman bekerja kalau yang di dorong-dorong tidak bekerja ya sama saja. (Mewa)

___ ___

Komentar