Pasca Idul Fitri, Pj Gubernur Kumpulkan Pimpinan Daerah Bahas Hal Ini

SORONG, PBD – Pasca libur panjang Idul Fitri dan cuti bersama, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad kumpulkan piminan daerah dalam rapat Forkopimda di aula Gubernur lantai 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (17/4/24).

Rapat tertutup tersebut dipimpin langsung Pj Gubernur PBD dihadiri diantaranya Pangkoarmada III, Laksamana Muda Hersan, Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Jhony Isir, Kabinda Papua Barat Mayjen TNI Daru Cahyono, Danrem 181, Danlantamal XIV, Danpasmar 3, Ketua Pengadilan, Kajati Papua Barat, Pj Sekda PBD, Pj Bupati Sorong, Pj Wali Kota Sorong, Kapolresta Sorong, Kapolres Sorong, Dandim 1802 Sorong, staf ahli Gubernur dan Asisten Gubernur.

Usai pertemuan, kepada sejumlah media, Pj Gubernur mengatakan ada beberapa point yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu :

  1. .Menyepakati penguatan forkopimda dikuatkan perkuat anggotanya sesuai PP no 12 tahun 2022. Dalam forum ini dikomunikasikan terkait dinamika politik, budaya, keamanan, hukum, sosial dan sebagainya. Dimana mekanisme kerjanya diberikan tanggung jawab ke Pj sekda Provinsi.
  2. Melakukan evaluasi pemilu yang dilaksanakan di Papua Barat Daya. Dimana laporan oleh Kapolda, Pangdam melalui Danrem, Pangkoarmada, Kabinda semua proses Pemilu 14 Februari hingga penetapan berjalan aman, lancar dan sukses. “Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat, bahwa pemilu di Papua Barat Daya, aman tenang, damai dan tingkat partisipasi memilih tinggi,” ujar Musaad. Hal ini menurutnya dapat memberikan energi positif hingga diganjar penghargaan oleh dari Kemendagri terkait pelaksanaan pemilu dan laporan tahapan pemilu secara berjenjang sampai ke pusat.
  3. Persiapan proses Pilkada, dimana ada catatan yang perlu dituntaskan sebelum pemilihan yaitu terkait pemutakhiran data pemilih. Hal ini harus menjadi atensi kepala daerah terutama dukcapil, KPU daerah. Selain itu mengantisipasi tingkat kerawanan konflik, karena situasi akan sedikit lebih dinamis, sehingga perlu kesiapsiagaan semua pihak diharapkan kerjasama menjaga situasi kondisi yang kondusif selama proses Pilkada.
  4. Persiapan penerimaan CPNS akan bertemu dengan Menpan RB untuk membicarakan proses pemilihan. “Kita punya UU Otsus dimana kuota OAP 80% ini bisa mendapatkan jaminan menjadi haknya OAP. Jangan sampai alasan seleksi hak itu tidak bisa dimanfaatkan. Sedangkan bagi Non OAP 20% perlu diperhatikan juga bahwa harus masyarakat yang sudah lama disini. Jangan yang baru datang dan punya KTP bisa lolos,” tegas Musaad.
  5. Pemprov PBD meminta kepada Bupati, Wali kota agar proses pelaksanaan anggaran segera dipercepat sehingga uang bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat.
  6. Antisipasi propaganda dari pihak tertentu untuk masuk memberikan pernyataan miring tidak mendasar, perlu ada kontrol filter dan konter opini yang dibangun pihak termasuk wartawan untuk bisa selektif informasi yang disampaikan mengkonter isu hoax atau tidak benar sehingga tidak menjadi bola liar dan meminta semua lapisan masyarakat untuk turut serta menjaga kamtibmas di PBD.

Ditanya terkait keamanan konflik antara TNI dan Polri yang sempat menggemparkan Kota Sorong beberapa waktu lalu. Pj Gubernur mengatakan hal itu juga dibahas dan berharap hal tersebut tidak kembali terulang dikemudian hari. (Oke)

___

Komentar