Oknum Dosen Pengedar Uang Palsu Terungkap Caleg PPP, Petinggi Partai Angkat Bicara

KABUPATEN SORONG, PBD – Oknum dosen pengedar uang palsu berinisial NA (45) di Kabupaten Sorong belum lama ini diketahui merupakan calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang turut bertarung dalam kontestasi pemilihan legislatif 2024 di Provinsi Papua Barat Daya.

Menanggapi Caleg PPP yang tersandung kasus pengedaran uang palsu, Ketua DPC PPP Kabupaten Sorong, Ruslan Rasid pun angkat bicara perihal itu.

Sebagai petinggi partai berlambang ka’bah itu, dirinya menyayangkan calegnya harus menelan pil pahit usai tersandung kasus pengedaran uang palsu.

“Kami sangat menyayangkan kasus itu bisa terjadi, terus terang NA (45) ini kami baru kenal juga ketika ada proses penjaringan caleg tahun lalu. NA ini kami kenal sebagai sosok dosen dan kami daftarkan NA (45) sebagai caleg DPRD Provinsi Papua Barat Daya Dapil III nomor urut 2 untuk wilayah Kabupaten Sorong,” kata Ketua DPC PPP Kabupaten Sorong, Ruslan Rasid saat ditemui Sorongnews.com di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (19/1/24).

Lebih lanjut, sebagai petinggi partai, dirinya berharap, NA (45) tidak terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sebelum kontestasi pemilu selesai.

“Ada memorandum Kejaksaan Agung kalau bisa kasus yang berhubungan dengan caleg ditahan dulu, jangan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, tidak mengapa proses berlanjut, tetapi statusnya harus menjadi saksi, sampai pemilu selesai baru statusnya dilanjutkan,” harapnya.

“Tujuannya untuk menyelamatkan kita semua terutama partai jangan sampai dimomentum pemilu ini ada kampanye hitam atau kampanye negatif yang menyudutkan partai Islam ini. Apalagi, kami PPP 15 tahun vakum di Kabupaten Sorong, kami mencoba bangkit dari keterpurukan ini, dari ketiadaan kursi, menargetkan InsyaAllah ada kursi ditanggal 14 Februari 2024 mendatang,” sambungnya.

Kemudian, dibeberkannya bahwa, pihaknya berkeinginan jangan sampai dengan adanya kasus seperti ini, partai PPP merasa dirugikan, sehingga terjadi kampanye hitam, seakan-akan digoreng dan sebagainya.

Tak hanya itu, Ruslan mengapresiasi kinerja pihak kepolisian dalam mengusut kasus pengedaran uang palsu di wilayah hukum Polres Sorong.

“Saya apresiasi kinerja Polres Sorong terkait laporan tidak pidana pemalsuan uang, cepat dan sigap mengatasinya,” ucapnya.

Dirinya membantah bahwa NA (45) bukan merupakan pengurus maupun kader partai, melainkan hanya sekedar caleg.

“NA (45) ini bukan kader, bukan pengurus harian, semata-mata caleg yang kami rekrut, lantaran melihat ketokohannya, NA (45) seorang akademisi dan mantan istri dari Almarhum tuan tanah, prestasinya pada caleg 2019 yang berhasil meraup suara yang banyak. Tahun lalu, kami silaturahim dengan NA (45) untuk merekrutnya sebagai caleg PPP,” jelasnya.

Ditambahkannya, petinggi partai berlambang ka’bah itu sebelumnya sudah selektif dalam menentukan calegnya, namun tersandungnya NA (45) terkait kasus tersebut tak disangka petinggi partai.

“Padahal kami dari partai sudah selektif, artinya menandatangani berita acara bahwasanya calon legislatif itu harus dinyatakan bebas kriminal, yang disertai lampiran bebas pidana dari Pengadilan Negeri, namun kami tidak mengetahui kalau NA (45) akan seperti ini,” tambahnya.

Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, harapan Ruslan terhadap calegnya itu terpaksa harus sirna, lantaran pihak kepolisian telah menetapkan NA (45) melanggar Pasal 36 Ayat (3) Jo Pasal 26 Ayat (3) atau Pasal 36 Ayat (2) Jo Pasal 26 Ayat (2) atau Pasal Pasal 34 Ayat (2) Jo Pasal 24 Ayat (2)  Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dengan tindak pidana mengedarkan atau membelanjakan atau menyimpan secara fisik rupiah yang merupakan uang palsu, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (Jharu)

___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ __ __ ___

Komentar