Membangun Masyarakat Inklusif, Pemprov Papua Selatan Canangkan Gerakan Bersama bagi Penyandang Disabilitas 

MERAUKE, PAPUA SELATAN – Guna mewujudkan pembangunan masyarakat inklusif, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mencanangkan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan.

Pantauan Sorongnews.com, kegiatan pencanangan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas dilaksanakan secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Selatan, Apolo Safanpo melalui Plt Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno didampingi Direktur Pendaftaran Penduduk Dirjen Dukcapil Kemendagri, David Yama, Forkopimda dan kepala OPD Pemprov serta 4 Pemerintah Kabupaten di Papua Selatan.

___

Ditandai penabuhan tifa dan penyerahan secara simbolis biodata, KIA dan e- KTP kepada penyandang disabilitas di Swiss-belHotel Merauke, Selasa (14/3/23).

Direktur Pendaftaran Penduduk Dirjen Dukcapil, David Yama mengatakan, penyandang disabilitas wajib masuk dalam database kependudukan guna menuju pelayanan yang lebih inklusif.

“Untuk dipastikan bagaimana pemerintah membangun trotoar penyandang disabilitas, perpustakaannya, transportasi, pelayanan publik dan seterusnya agar pelayanan lebih inklusif,” tegas David.

Saat ini, sambungnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri ditugaskan bersama Kementrian Pendidikan, Kementrian Sosial melalui OPD didaerah untuk mendata penyandang disabilitas baik di sekolah luar biasa (SLB) maupun sekolah umum disabilitas, panti asuhan, yayasan.

“Pemerintah pusat hingga daerah bergerak bersama-sama mendata seluruh warga Indonesia sudah dimulai 14 Maret 2022. Sekarang 2023 dimulai di Provinsi Papua Selatan selaku Daerah Otonomi Baru (DOB),” beber Direktur Pendaftaran Penduduk Dirjen Dukcapil.

Dikesempatan yang sama, Plt Asisten I Sekda Provinsi Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno dalam sambutannya menuturkan, pencanangan gerakan bersama bagi penyandang disabilitas melalui pendataan, perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan berupa biodata, e-KTP, IKD dan KIA. Hal ini sangat tepat dan strategis bila dikaitkan dengan isu digitalisasi global saat ini untuk percepatan pelayanan publik dan penyandang disabilitas menyongsong kesiapan Provinsi Papua Selatan menyambut pemilu 2024.

Selain itu, perkembangan pemerintah Indonesia yang sedang mengkonsolidasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menuju satu data Indonesia sebagaimana arahan Presiden yang menjadi prioritas saat ini yaitu kebijakan wajib berdampak dan focusing brikorasi tematik.

“Munculnya society 5.0, revolusi industri 4.0, megatren global 2045 telah menimbulkan kompleksitas dan ketidak pastian jangka panjang serta perubahan mendasar dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, berbagai gejolak, volatilitas diera global megatrends harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat maksinal bagi kepentingan dan kesejahteraan publik,” sambung Alumni APDN.

Dikatakan, Provinsi Papua Selatan (PPS) sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) yang baru dimekarkan dari Provinsi induk Papua dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan PPS. Membawahi 4 daerah cakupan wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi akan segera masuk dalam pemerintahan digitalisasi dengan membentuk tim koordinasi SPBE PPS.

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden yang bermuara pada perwujudan Indonesia maju, serta salah satu tugas penjabat gubernur Papua Selatan adalah mempersiapkan pemilu 2024. Oleh karenanya, hadir tim survei peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) oleh tim peneliti dari Bank dunia (World Bank) dan lembaga mitra Oxford Policy Manajement Indonesia (OPMI) mulai 15 – 25 Maret 2023.

Selain itu, kegiatan adminduk melalui jemput bola (jebol) diwilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini (RI-PNG) di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua Selatan mulai 15-17 Maret 2023 yang diselenggarakan Dirjen Dukcapil Kemendagri.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti rapat koordinasi nasional bidang dukcapil nasional 2023 di Manado oleh Kemendagri beberapa waktu lalu.

“Diharapkan, sinergitas kerjasama dan koordinasi yang baik antar Pemprov Papua Selatan dan 4 Pemkab serta peran Polres Merauke, Kodim 1707/Merauke, dan masyarakat Sota menyukseskan kegiatan kunjungan tim peneliti,” pesan Asisten I Sekda Papua Selatan.

“Kami harapkan, dapat menerima laporan survei untuk setiap permasalahan dan dinamika sosial yang ada untuk dapat memperbaiki kinerja pelayanan Dukcapil di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan,” imbuh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Selatan.

Pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada jajaran aparatur Dukcapil di lingkup Pemprov Papua Selatan dan Disdukcapil Merauke yang memberikan pelayanan ekstra kepada masyarakat.

Secara khusus, Pemprov Papua Selatan mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel yang menerima anugerah penghargaan kategori Dukcapil Bisa 2023.

“Kiranya dapat lebih memotivasi kita berinovasi dalam peningkatan pelayanan publik lebih baik kedepan,” ungkap Joko Guritno.

Sementara itu, Projeck Coordinator Indonesia, Maria Tambunan mengatakan, kepemilikan identitas sangat penting sehingga diperlukan peran Dukcapil.

“Targetnya semua orang memiliki identitas. Dengan identitas, orang bisa mendapatkan haknya berupa pelayanan publik maupun swasta,” tandasnya. (Hidayatillah)

___ ___

Komentar