Lima Bulan Belum Terima Gaji, Guru P3K Tetap Sabar Jalankan Tugas

SORONG, PBD- Genap lima bulan gaji para guru PK3 Kota Sorong belum terbayarkan, hanya karena masih menunggu adanya SK peralihan dan SK PP dari Provinsi Papua Barat kepada Provinsi Papua Barat Daya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Jurusan Teknik Perminyakan SMK Negeri 1 Kota Sorong, Ruht Mambraku, selaku guru P3K saat dijumpai, Selasa (9/5/23).

“Ia sebenarnya di bulan April itu surat dari Kementerian sudah ada hanya saja menunggu SK Peralihan juga SKPP dari Papua Barat ke Papua Barat Daya,” ungkap Ruht.

Dibeberkan Ruth, bahwa isi surat dari kementerian itu memerintahkan Pemerintah Papua Barat untuk segera mengeluarkan SK Peralihan dan juga SKPP pada kabupaten kota agar hak-hak segera dibayarkan.

Diakuinya, memang sangat berat dengan kondisi ini sebab gaji lima bulan yang terhitung dari Januari-Mei belum juga terbayarkan. Meski demikian Ia, tetap bersyukur dan sabar menjalankan tugas sebagai pahlawan tanpa jasa, sebab diluar dari pekerjaannya ada suami yang turut membantu cukupi kebutuhan keluarga.

“Ya sangat disayangkan teman-teman lain yang suami honor dalam satu sekolah, otomatis pendapatan mereka hanya bersumber dari satu pekerjaan yang sama,” tandasnya.

Baginya, hak-hak sangat diperlukan oleh mereka sebab kebutuhan semakin meningkatkan tiap harinya, apalagi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Jelasnya, P3K khusus kota telah menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak PGRI, sehingga tidak ada aksi demo yang dilakukan waktu itu.

“Masalah kami dalam pengawasan PGRI jadi untuk sementara ini, kami hanya melakukan yang namanya koordinasi,” terangnya.

“Kami tetap mengajar seperti biasa setelah dua hari full mogok, jujur pihak sekolah pun membantu sehingga kami terus mengajar sampai saat ini,” terangnya.

Tambahnya, untuk pendanaan sesuai informasi dari dinas tidak ada masalah namun menyarankan tetap bersabar sebab prosesnya sudah semakin dekat tidak seperti kemarin penuh dengan ketidakjelasan.

“Kami berharap dari kesabaran setiap pribadi P3K dapat membuahkan hasil yang baik segera mungkin dan semoga cepat terealisasi,” imbuhnya.

Sementara ditempat berbeda, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad, tegaskan para pejabat untuk segera membayar hak-hak dari para guru PK3.

“Saya perintahkan kepada para bupati walikota untuk segera bayar guru-guru P3K punya hak-hak,”pungkasnya.

Ia harapkan kepada setiap para pemimpin harus berani mengambil keputusan apalagi menyangkut dengan kepentingan rakyat.

Sedangkan Pj Wali Kota Sorong, George Yarangga sebelumnya menegaskan bahwa untuk dana hak guru P3K sudah ada, hanya masih terkendala dengan administrasi pencairan yang menunggu dari provinsi Induk Papua Barat. (Mewa)

Komentar