Komisi I Datangi SMK Negeri 3 Kota Sorong Bahas Kekurangan Guru hingga Iuran Komite

SORONG, PBD – Komisi I DPRD Kota Sorong melakukan kunjungan kerja di SMK Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/8/23).

Ketua Komisi I DPRD Kota Sorong, Muhammad Taslim usai kunjungan kerja dan rapat dengan pihak sekolah mengatakan bahwa sesuai informasi yang diperoleh bahwa di sekolah SMK 3 ini ada kekurangan guru, penarikan uang komite, biaya PKL dan sejumlah keluhan lainnya, sehingga Komisi I harus turun langsung melakukan kroscek disaksikan langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong, Yuli Atmini.

“Terkait kekurangan guru sehingga berdampak pada penerimaan peserta didik baru, maka tadi Kami Komisi I disaksikan langsung kepala dinas pendidikan harus segera mengantisipasi hal tersebut dengan menyediakan guru yang dibutuhkan,” ujar Taslim.

Terkait biaya PKL, dirinya mengatakan sesuai penjelasan pihak sekolah bahwa biaya PKL yang timbul merupakan biaya PKL keluar daerah dengan persetujuan orang tua siswa.

Sedangkan uang iuran komite sebesar Rp200.000/bulan merupakan biaya yang timbul akibat tidak adanya biaya operasional sekolah melalui dana BOSDA. Dimana saat ini SMA/SMK tidak memiliki dana BOSDA.

“Oleh karena itu, kami akan undang semua kepala SMA/SMK sekitar 35 sekolah di Kota Sorong ini untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Kami dari DPR juga akan berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini Wali Kota bahkan jika memungkinkan Gubernur Papua Barat Daya, agar permasalahan ini dapat diberikan solusi terbaik, yaitu tidak memberatkan orang tua dan tidak menganggu operasional sekolah,” tegas Taslim.

Selain itu, kerja sama dengan PLN juga mengalami kendala akibat birokrasi dari pihak PLN. Sehingga kedepannya, Komisi I akan menjembatani persoalan tersebut antara PLN dan SMKN 3.

Adapun jumlah siswa di SMKN 3 sebanyak 1.189 dimana 50% merupakan Anak Asli Papua dengan dukungan 117 guru dan pegawai untuk 10 jurusan.

“Serapan lulusan disini cukup baik ya, dimana 46% langsung bekerja dan diterima di sejumlah perusahaan, 21% bekerja secara mandiri dengan buka usaha, 13% lanjut kuliah dan 5% yang menganggur. Hal ini sangat positif dan sesuai dengan slogan SMK bisa, SMK hebat, SMK siap kerja, santun, mandiri dan kreatif. Sehingga hal ini menjadi konsen kami Komisi I untuk meningkatkan kualitas SMK,” sebut Taslim.

Kepala SMKN 3 Kota Sorong, Umarsinggih memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Komisi I DPRD Kota Sorong yang turun langsung melakukan kros cek terkait sejumlah informasi dari warga maupun dari pihak sekolah.

“Sebagai sekolah vokasi tadi ada beberapa juga keluhan dari kami, kami sampaikan ke Komisi I. Salah satunya sinkronisasi kurikulum, dimana selama ini bukan orang ahlinya yang dikirim ke kita sehingga sinkronisasi kurikulum tidak pernah tercapai. Kami harap kedepannya melalui Bapak/Ibu anggota dewan ini bisa menjembatani Kami agat sinkronisasi kurikulum ini bisa terpenuhi,” harap Umarsinggih.

Selain melakukan rapat dengar dengan pihak sekolah, Ketua dan anggota Komisi I melakukan pengecekan langsung ke sejumlah bengkel unggulan di SMKN 3, seperti bengkel alat berat, bengkel mesin dan bengkel pertukangan. (Oke)

___ __ ___

Komentar