oleh

Kadinsos Maybrat: Penerima BST Harus Hargai Proses di Pemerintah

MAYBRAT,- Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maybrat bersama tim dari PT. Pos Indonesia Cabang Sorong, terus bergerak menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) penanganan dampak dari pandemi COVID-19 triwulan pertama tahun 2021. Meskipun medan dan jarak tempuh yang sangat berjauhan, bukanlah suatu penghalang untuk terus melakukan pelayanan bagi rakyat.

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Maybrat, Magdalena Tenau menegaskan bahwa bantuan BST diberikan oleh pemerintah pusat melalui daerah dalam rangka masa pandemi Corona Virus Desease atau COVID- 19. Yang mana bantuan berupa uang ini bukanlah hak yang harus dituntut atau ditagih akan tetapi pemberian pusat dalam situasi pandemi.

“Kita berharap agar warga penerima bantuan dapat menghargai proses-proses yang telah dilakukan pemerintah. Tak cuma pemerintah pusat dan daerah, tapi juga pihak kantor pos Indonesia yang membayar. Kita juga harap, warga tidak melihat besar nominalnya tetapi mensyukuri yang ada demi mensejahterakan keluarga”, ujar Margalena Tenau, kemarin.

Dirincikan bahwa, secara keseluruhan warga penerima bantuan per- wilayah di Kabupaten Maybrat yakni, wilayah Aifat 681 KPM, Aifat Timur Tengah 216 KPM dan Aifat Timur 186 KPM, Aifat Utara 516 KPM. Kemudian, Mare 384 KPM, Mare Selatan 118 KPM, Ayamaru Kota 157 KPM, Ayamaru Barat 108 KPM dan wilayah Ayamaru Jaya berjumlah 156 KPM.

Selanjutnya, Ayamaru Selatan Jaya 99 KPM, Ayamaru Tengah 117 KPM, Ayamaru Selatan 3 KPM, Ayamaru Timur 2 KPM, Aitiyo 1 KPM, Aitiyo Tengah 2 KPM, Aitiyo Barat 15, Aitiyo Raya 153 KPM dan Aitiyo Utara 258 KPM. Bantuan yang diterima per- KPM sebesar Rp 900.000 terhitung dari Januari, Februari dan Maret dimana setiap bulan Rp 300.000,-.

Syarat penerima bantuan, warga yang benar- benar berpenghasilan rendah alias kategori kurang mampu. Didalam penyaluran ini pula sangat ketat dari Kemensos RI lewat Pusat Data dan Informasi (Pusdating). Hal ini tidak lain untuk menghindari adanya penerima bantuan secara ganda atau double baik dari PKH, BST dan bantuan-bantuan lainnya.

“Jadi begitu data kita input akan muncul di sistem, jika nama KPM ada pada program bansos lain maka tidak lagi menerima BST ini. Kenapa di wilayah Aitiyo cuma sedikit karena sudah masuk di program yang lain. Sedangkan Mare lebih banyak karena sama sekali belum masuk program baik PKH, BST maupun program lainnya”, tutup Magdalena. [Valdo]

Komentar