SORONG, PBD – Warga Papua Barat Daya menggelar deklarasi damai gerakan tolak hak angket Pemilu 2024, Kamis (29/2/24).
Berdasarkan pantauan Sorongnews.com deklarasi damai gerakan rakyat tolak hak angket itu dimulai dengan pelaksanaan jalan santai, dimulai dari Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya dan finish di Taman Sorong City.
Diketahui, dalam pelaksanaan deklarasi damai gerakan rakyat tolak hak angket Pemilu 2024 itu, dibanjiri berbagai doorprize menarik yang telah disiapkan Panitia Deklarasi Damai Gerakan Rakyat.
Menariknya dalam pelaksanaan deklarasi damai itu, warga membawa papan bertuliskan hastag tolak hak angket Pemilu 2024.
Dalam pelaksanaan deklarasi damai, terdengar permainan suling tambur oleh warga OAP. Terlihat pula warga membawa spanduk berukuran besar yang bertuliskan ‘Deklarasi Damai Gerakan Rakyat, Kami rakyat Papua Barat Daya, Pemilu 2024 sudah selesai, menolak hak angket Pemilu 2024, saatnya kerja dan membangun Indonesia jaya’.
Pantauan media ini, sampainya di Taman Sorong City, warga Papua Barat Daya terlihat antusias dan semangat membara dalam mendeklarasikan tolak hak angket Pemilu 2024. Deklarasi itu dipimpin langsung oleh Koordinator Gerakan Rakyat Deklarasi Damai Tolak Hak Angket Pemilu 2024, Lisman Hasibuan didampingi Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Foppera) Papua Barat Daya, Amus Yanto Idjie beserta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan lainnya.
Koordinator Gerakan Rakyat Deklarasi Damai Tolak Hak Angket Pemilu 2024, Lisman Hasibuan mengatakan, pelaksanaan deklarasi damai gerakan rakyat tolak hak angket Pemilu 2024 pihaknya mengemas dengan pelaksanaan jalan santai dan senam damai. Selain itu, disebutkannya, pelaksanaan deklarasi damai gerakan rakyat itu dilakukan juga pengundian doorprize menarik.
“Hari ini Alhamdulillah kita telah melaksanakan deklarasi damai berupa jalan santai dan senam damai serta pengundian doorprize dalam rangka kita mendukung hasil Pemilu 2024 dan menolak Hak angket 2024,” kata Lisman Hasibuan.
Lebih lanjut, Lisman sapaan akrabnya menegaskan, pelaksanaan deklarasi damai gerakan rakyat itu dilaksanakan guna mencegah terjadinya provokasi ditengah-tengah masyarakat yang ditunggangi kelompok tertentu yang tidak bertanggungjawab, sehingga dirinya menginginkan agar aktivitas masyarakat kembali normal seperti biasa.
“Kami dari rakyat Papua Barat Daya menginginkan agar aktivitas rakyat kembali normal seperti biasa, tanpa ada provokasi-provokasi yang dibuat oleh beberapa kelompok yang menginginkan hak angket, dan itu kami menolak secara tegas,” tegasnya.
Diakuinya, pelaksanaan tolak hak angket itu dilakukan lantaran tidak sesuai dengan aturan konstitusi.
“Hak tolak angket itu tidak sesuai dengan konstitusi kita, karena konstitusi kita mengatur ketika ada pelanggaran atau kecurangan bisa dibawa ke Bawaslu atau dihadirkan di Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
Dibeberkannya bahwa, pelaksanaan deklarasi damai gerakan rakyat itu merupakan antusias yang lahir dari masyarakat, serta bentuk spontanitas yang dihadirkan masyarakat.
“Ini antusias dari masyarakat, makanya disebut sebagai gerakan rakyat, maka gerakan ini spontanitas dari rakyat dan terkomunikasi dengan baik juga, sehingga hadir juga dari Ketua Foppera Papua Barat Daya,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Foppera) Papua Barat Daya, Amus Yanto Idjie menyampaikan bahwa, pelaksanaan pemilu ditanggal 14 Februari 2024 lalu, dinilainya terlaksana dengan aman dan damai. Menurutnya, isu hak angket merupakan isu-isu elite, namun dinilainya, masyarakat di Papua Barat Daya membutuhkan kehidupan yang sejahtera hingga membutuhkan keadilan sosial di Tanah Papua.
“Pemilu telah terlaksana aman dan damai, sehingga hasil Pemilu telah diketahui seluruh masyarakat Indonesia bahwa kepemimpinan Nasional itu telah terpilih. Isu hak angket ini isu-isu elite, tetapi rakyat yang ada di Papua Barat Daya kami membutuhkan kehidupan, butuh makan, butuh gizi, butuh pendidikan, butuh kesejahteraan dan butuh pemerataan dalam aspek infrastruktur serta butuh keadilan sosial di tanah Papua,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, dirinya menjelaskan, masyarakat di Provinsi termuda di Indonesia ini mendukung penuh hasil Pemilu tahun 2024 dan menolak segala bentuk hak angket. Diakuinya, Presiden yang terpilih kedepannya adalah Presiden pilihan hari nurani rakyat Indonesia.
“Kami masyarakat di Papua Barat Daya kami mendukung penuh hasil Pemilu tahun 2024 dan kami menolak hak angket. Presiden yang terpilih adalah presiden rakyat, karena dipilih dalam Pemilu oleh 260 juta lebih rakyat Indonesia,” jelasnya.
Diterangkannya, Indonesia belum kiamat dan bubar, masih ada Pemilu 2024. Menurut Yanto, pemimpin yang belum mendapat jatah kursi RI 01 dinilainya kesuksesan yang tertunda, apapun hasilnya, diakuinya berlandaskan kehendak Tuhan dan kehendak rakyat.
“Indonesia belum kiamat dan Indonesia belum bubar, masih ada Pemilu 2029, yang tidak beruntung kali ini artinya kesuksesan yang tertunda. Belajarlah pemimpin dihari ini, beberapa kali kalah, tetapi beliau menerima hasil Pemilu dan kesuksesan hari ini adalah kehendak Tuhan dan kehendak rakyat,” terangnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Sorongnews.com, berikut media ini menghimpun bunyi deklarasi damai yang telah dideklarasikan bersama, yakni sebagai berikut :
- Kami rakyat Papua Barat Daya mendukung hasil Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
- Kami Rakyat Papua Barat Daya menolak Hak Angket Pemilu 2024.
- Kami Rakyat Papua Barat Daya bersama-sama TNI-Polri menjaga Kamtibmas demi terciptanya rasa aman dan damai pasca Pemilu 2024. (Jharu)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar