Industri Hulu Migas Pamalu dan Pemda “Buka-Bukaan” Didepan Kasatgas KPK

SORONG, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rapat kordinasi dan supervisi dengan SKK Migas, KKKS Industri Hulu Migas di wilayah Papua-Maluku (Pamalu) dan sejumlah stakeholder Migas di Wilayah Pamalu di Kota Sorong, Papua Barat, Selasa (19/7/22).

Kasatgas kordinasi supervisi dan Pencegahan KPK, Dian Patria dalam arahannya mengatakan bahwa salah satu fungsi KPK adalah melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

___

“Kami (KPK) itu ibarat jembatan yang melakukan fasilitasi, monitoring dan review, hari ini adalah waktunya kita melakukan kordinasi dan supervisi terkait tantangan, kendala dan hambatan industri Hulu migas di Papua-Maluku berjalan lancar tanpa adanya korupsi,” ujar Dian.

Ia pun menambahkan bahwa jangan sampai ada perlawanan yang membawa nama masyarakat untuk kegiatan korupsi yang telah dilakukan, padahal masyarakat sendiri tidak kebagiaan.

“Dari sekian banyak kasus ada sekitar 359 kasus di pihak swasta, ada lah terkait penyuapan, pengadaan barang dan jasa. Saya berharap ini tidak terjadi di Industri Hulu migas, yang penting kita komite saja bahwa tidak ada dusta diantara kita, Kami siap membantu pencegahan korupsi yang terjadi,” ujar Patria.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi pengawas internal SKK Migas, Murhdo Guntoro mengatakan bahwa Kepala SKK Migas dan seluruh internal SKK Migas berkomitmen dan telah melakukan upaya pencegahan terkait penyuapan, pencegahan korupsi di wilayah kerja SKK Migas dan mendorong seluruh K3S untuk melakukan hal yang serupa.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Perwakilan Papua – Maluku, Subagjo bahwa kendala industri Migas di wilayah Papua – Maluku adalah masalah sosial terkait hak ulayat. Dimana masalah sosial ini sering dibenturkan langsung dengan K3S.

“Kami mohon dengan adanya pertemuan ini dan dihadiri KPK, Kami (SKK Migas) mohon bantuannya kepada pemerintah daerah untuk dapat mengeluarkan juklak dan juknis agar kegiatan operasional kita tidak terseok-seok di Papua,” harap Subagjo.

Ia menambahkan bahwa permasalahan sosial dapat menimbulkan cost recovery sehingga berdampak pula pada pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Daerah di Papua Barat. Dimana DBH migas di Indonesia sebesar 38 persen, sedangkan DBH di wilayah Papua sebesar 92 persen, namun menurun akibat adanya cost recovery akibat masalah sosial.

Mewakili Pemerintah Daerah, Sekda Provinsi Papua Barat, Nataniel Mandacan mengatakan bahwa pemerintah wajib berkomitmen dalam mencegah terjadinya korupsi, membangun internalisasi integritas nilai anti korupsi, membangun sistem pencegahan korupsi dan peniadaan penindakan langkah-langkah korupsi sehingga korupsi bisa ditekan.

“Kita adalah pelayan masyarakat, sehingga diperlukan integritas dalam melayani masyarakat. Saya juga mengingatkan semua pihak stake holder untuk dapat memahami Pajak negara dan pajak daerah dengan baik. Pajak ini sangat penting dalam pembangunan, banyak pajak yang tidak terdata, maka ini perlu kerja keras semuanya,” ujar Nataniel.

Dalam kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara KPK dengan tamu undangan yang terdiri dari sejumlah pejabat Pemda terkait, Pelaku K3S Migas, SKK Migas dab perwakilan TNI dan Kepolisian. Serta Inspektur Jendral Kementerian ESDM Direktorat V, Joko Suharyadi. (Oke)

___ ___

Komentar