oleh

ICW Ingatkan Peluang Korupsi Disektor Finansial

JAKARTA,- Seperti diketahui bahwa dana para pekerja di Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) mencapai Rp472,9 triliun. Sebanyak  65% atau setara dengan Rp307,38 triliun dana tersebut diinvestasikan ke surat utang sebagai aset investasi di pasar modal. Sedangkan Rp 70,9 triliun(15%) diputar di bursa saham sebagai aset jangka panjang. Kemudian Rp52 triliun (11%) disimpan dalam bentuk deposito sebagai investasi untuk menjaga kebutuhan likuiditas jika ada peningkatan klaim.

Di samping itu, sebanyak 8% dibelanjakan produk reksa dana dan sisanya sebesar 1% ditanam dalam bentuk properti dan penyertaan modal.

Dalam Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang berisi kriteria dan aturan main trading saham. Secara umum, BPJAMSOSTEK memilih investasi di 45 saham unggulan di indeks LQ45.

Webinar tersebut membahas keamanan dana para pekerja yang dikelola oleh BPJAMSOSTEK dan diinvestasikan di pasar modal.

Menurut data, Agustus-September 2020 BPJAMSOSTEK mengalami unrealized loss hingga Rp43 triliun. Lalu, pada akhir Desember 2020 angkanya turun menjadi Rp22,31 triliun, dan pada posisi Januari 2021 tinggal Rp14,42 triliun. Pada akhir Februari bahkan sempat Rp24 triliun, namun pada  19 Maret turun lagi jadi Rp23,8 triliun. Potensi kerugian bisa naik dan bisa turun, tergantung harga saham di pasar modal yang menjadi portofolionya.

Lazimnya pasar saham, ada kalanya naik dan turun. Jika kondisi baik, ekonomi baik, kemungkinan harga saham juga bergairah. Sebaliknya, kalau ekonomi sedang terpuruk, seperti di awal-awal pandemi COVID-19, Maret 2020 lalu, harga saham berguguran. Namun, ketika mulai membaik dan banjir likuiditas maka harga saham kembali terbang.

Adnan Topan Husodo selaku Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), memaparkan pencegahan korupsi disektor finansial. Korupsi yang terjadi baik di BUMN maupun BUMD menyebabkan kerugian negara. Modus operandi korupsi yang paling banyak adalah penyalahgunaan wewenang dan laporan fiktif.

Menurut Adnan, mencegah korupsi dapat dilakukan dengan berbagai strategi, antara lain analisis risiko proses bisnis, regulasi, pengembangan red flag, investigasi, sting operation, penguatan pengawas internal, penguatan WBS, pengaturan dan pengelolaan konflik kepentingan.

Ia menjelaskan bahwa penerapan Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) atau ISO 37001 membantu mencegah, mendeteksi, dan menangani potensi penyuapan. Sistem ini akan meningkatkan kredibilitas di mata publik, pelanggan, dan investor dalam maupun luar negeri.

Adnan mengingatkan bahwa belajar dari kasus Jiwasraya, praktek penyimpangan terjadi bertahun-tahun tanpa ada tindakan dan mencegah terjadinya bencana yang lebih besar.

“Hasil audit BPK tidak digubris,” ujarnya.

Menurut dia, Pembiaran sistematis yang mencerminkan kelemahan berbagai jenjang sistem anti-fraud yang dilakukan oleh dewan komisaris atau dewanapengawas, direksi, dan pengawas internal.

Direktur Eksekutif LPDS Hendrayana mengatakan bahwa tujuan menggelar webinar ini adalah untuk memberikan pemahaman bagi wartawan peliputan di bidang ekonomi, khususnya pasar modal.

“Ini sesuai dengan visi LPDS yaitu meningkatkan kualitas pers di Tanah Air,” ujarnya.

Webinar bertajuk Dana Pekerja: Amankah Investasi di Pasar Modal? yang digelar oleh Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) Selasa 23 Maret 2021. (END)

Komentar