Hore! Sekarang NIK Sudah Bisa Digunakan Jadi NPWP

MERAUKE – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Merauke saat ini sedang giat memberikan sosialisasi mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kepala KPP Pratama Merauke, Ahmad Sadiq Urwah FM menuturkan, berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, diatur bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi (WPOP) baik itu usahawan maupun pegawai atau karyawan yang selama ini menggunakan NPWP 15 digit, mulai pertengahan tahun 2022 NPWP tersebut akan digantikan oleh NIK.

___ ___ ___ ___

“Ini merupakan langkah awal menuju penggunaan NIK sebagai single identity number atau nomor identitas tunggal,” kata Sadiq kepada Sorongnews.com, Selasa (17/1/2023).

Awal tahun 2023 ini, sambungnya, tim Kantor Pajak Merauke akan melakukan marathon kunjungan lapangan ke wajib pajak di wilayah Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi.

Dia menjelaskan, untuk dapat menggunakan NIK sebagai NPWP, wajib pajak harus memastikan bahwa data yang tercatat pada sistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil dan data profil Wajib Pajak yang ada dalam sistem administrasi perpajakan haruslah sama dan sinkron.

“Perbedaan data yang ada di antara keduanya, akan menyebabkan NIK menjadi tidak valid sehingga belum dapat digunakan sebagai NPWP,” sambung Kepala KPP Pratama Merauke.

Dikatakan, terdapat dua tahapan dalam proses validasi tersebut, yaitu validasi awal dilakukan secara otomatis oleh sistem yang ada di Direktorat Jenderal Pajak.

Tahap kedua, untuk NIK yang tidak dapat divalidasi karena adanya perbedaan data kependudukan yang terekam disistem informasi administrasi kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Dukcapil dan data profil Wajib Pajak yang ada dalam sistem administrasi perpajakan, maka proses validasi harus dilakukan secara mandiri oleh Wajib Pajak.

Menjawab pertanyaan mengenai jenis data pribadi yang biasanya menjadi penyebab tidak validnya NIK untuk dijadikan NPWP, Sadiq menyebutkan bahwa data berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, email, dan telepon seluler merupakan penyebab utama tidak validnya data NIK untuk digunakan sebagai NPWP.

Kepala KPP Pratama Merauke juga mengingatkan, saat ini NPWP lama (NPWP 15 digit) sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai NPWP untuk memperoleh layanan perpajakan.

Bahkan kedepannya, penggunaan NPWP lama tidak lagi digunakan untuk memperoleh layanan administrasi yang disediakan pihak ketiga seperti layanan pencairan dana pemerintah, layanan perbankan, layanan pendirian badan usaha, dan layanan perizinan.

“Kami juga sudah meminta bantuan bantuan kepada pimpinan di daerah, kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, dan Aparat Sipil Negara (ASN) pada umumnya untuk dapat menjadi role model atau tauladan dalam pengintegrasian NIK sebagai NPWP dalam rangka memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas ke depannya,” lugas Sadiq.

Dia mengimbau kepada seluruh WPOP yang berada di wilayah kerja Kantor Pajak Merauke untuk dapat melakukan pengecekan validitas NPWP masing-masing melalui akun di DJPOnline.

Sadiq juga mengungkapkan, bagi WPOP yang mengalami kesulitan untuk mengakses akun DJPOnline masing-masing dapat menghubungi Kantor Pajak Merauke melalui Whatsapp resmi di +62082398943754 atau datang langsung ke Kantor Pajak Merauke.

“Sebagaimana layanan perpajakan lainnya, untuk proses validasi NIK sebagai NPWP, tidak ada biaya sama sekali yang perlu dikeluarkan oleh Wajib Pajak,” tandasnya. (Hidayatillah)

___ __

Komentar