oleh

Fraksi NasDem Desak Eksekutif Gelar Pilkades Serentak di Maybrat

MAYBRAT, – Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maybrat mendesak pemerintah daerah mengadakan pemilihan kepala kampung serentak atau pilkades serentak di Kabupaten Maybrat. Hal ini sesuai dengan bagian ketiga Pasal 31 – 39 dan bagian keempat Pasal 40 – 47 UU nomor: 6 tahun 2014 tentang desa.

“Sesuai perintah UU tersebut sebagaimana mengatur kepala desa/kampung harus dilakukan pemilihan serentak di kabupaten/kota. Ini tertuang diketentuan Pasal 31 – 39 UU nomor: 6 tahun 2014 tentang desa. Tapi di Maybrat belum melaksanakan pemilihan ini, hanya penunjukan nota dinas selama tiga tahun”, terang Ketua Fraksi NasDem DPRD Maybrat, Yonas Yewen, Senin (5/4/21).

Menurutnya jika kepala kampung/ desa diberhentikan harus sesuai ketentuan bagian keempat Pasal 40 – 47 UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bukan SKPD atau eksekutif yang mengotak-atik nota dinas. Selain itu, pemilihan kepala kampung juga mengacu Permendagri RI nomor: 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pilkades atau kepala kampung.

Dikatakannya, regulasi mengatur pilkades sudah jelas tinggal kepala daerah keluarkan Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) pemilihan kepala kampung serentak karena itu perintah UU dan apapun pembiayaan pemilihan dibebankan dalam APBD kabupaten/kota.

“Pemerintah harusnya mengelar pemilihan kepala kampung serentak, sebab jangan dikemudian hari kepala kampung kelola anggaran yang besar dengan perencanan kurang baik akan berdampak hukum dan kami DPRD terutama fraksi NasDem selalu konsisten dalam pandangan akhir fraksi memberikan rekomendasi untuk pemilihan kepala kampung di Maybrat harus serentak sesuai regulasi”, kata Mantan Pendamping Desa P3MD ini.

Ia mengatakan, proses pembangunan desa harus jelas dan dimulai dari perencanan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan sehingga terhindar dari penyimpangan. Dimana harus ada Muskam dan Musdis, dan dihadiri anggota DPRD dari dapil itu didalam agenda pembangunanan supra desa. Hal ini agar pembangunanan tidak tumpang tindih, mana yang dibangun dari pihak kabupaten dan mana yang dibangun pakai dana desa.

“Untuk program pembangunanan supra desa harus hadirkan anggota DPRD pada saat muskam dan musdis bukan minta catat pembangunanan dari kepala kampung. Sehingga kita bisa baca dokumen RPJMK selama 6 tahun, RKPDes, APBK, dokumen pencairan tahap satu, tahap kedua setiap tahun anggaran. Selain itu, kita juga dapat melihat pelaporan dari pencairan tersebut”, tuturnya.

Kalau hanya nota dinas kepala kampung itu hanya bisa kelola anggaran dibawah Rp 500 juta tidak boleh lebih. Harus dihindari jangan sampai kedepan kepala kampung hadapi persoalan hukum kita tak mau itu. Untuk itu kita harap pak Bupati harus buat pemilihan kepala kampung dan melantik mereka agar bekerja berdasarkan ketentuan. Kita bisa lihat contoh Kabupaten Sorong Selatan dan Raja Ampat sudah melaksanakan pemilihan kepala kampung serentak, tutupnya. [Valdo]

Komentar