SORONG, PBD – Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong, Agustie Sagrim kembali menyoroti rencana Pj Wali Kota Sorong yang akan melakukan uji kompetensi kepada Pejabat eselon II di wilayah Pemkot Sorong.
“Meski sudah dapat restu dari Mendagri tapi secara tupoksi itu bukan tugas Pj. Pj di daerah lain ada bikin barang itu kah?,” tanya Sagrim mengawali pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa mengurus uji kompetensi terhadap pejabat ini bahaya karena Pj Wali Kota Sorong juga terlibat sebagai bakal calon wali kota Sorong.
“Pertanyaan publik, jangan kayak begitu lah. Sebenarnya tidak ada urgensinya. Tapi bagaimana dia harus lihat apa yang jadi tanggung jawab dia sebagai pejabat kepala daerah. Sampah, Banjir sampai masyarakat berikan raport merah itu sebenarnya tamparan buat dia,” ujar Sagrim kepada sejumlah media, Jumat (24/5/24).
Selain itu, tugas Pj adalah bagaimana mengawal tahapan Pilkada dengan evaluasi Pileg kemarin yang carut marut dan terburuk dalam sejarah, Pj Wali Kota harusnya mengambil peran untuk memperbaiki dalam tahapan Pilkada.
“Bagaimana anggaran untuk Pilkada, apakah mampu membackup agar Pilkada sukses. Bagaimana dengan DPT, bukan seperti kemarin tinggal di selatan tempat coblos di utara. Bagaimana pesta ini mau dinikmati oleh masyarakat kalau tidak bisa menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan baik. Bagaimana penyelenggaran Pilkada itu bersikap profesional, tidak memihak, itu yang harus dilakukan Pj. Bukannya bikin gerakan uji kompetensi pejabat,” saran Sagrim.
Ia pun mengatakan, jika ada uji kompetensi maka yang harus dilakukan uji kompetensi adalah pertama Kepala kepegawaian, karena usai Pj Wali Kota menonjobkan kepala BKPSDM, Karel Gefilem, saat ini diisi siapa dari mana sudah tidak jelas.
“Kepala BPKSDM sekarang ini siapa dari mana, kami anggota Dewan juga tidak tahu. Berikutnya, lakukan uji kompetensi ke dinas bina marga, dinas lingkungan hidup. Berikan target, kalau tidak bisa atasi banjir dan sampah, baru bikin uji kompetensi,” imbuhnya.
Sagrim dengan tegas mengatakan bahwa kritikannya kepada Pj Wali Kota tidak ada tendensi karena soal pencalonan kepala daerah. Ia memberikan kritikan tersebut sebagai kapasitas Ketua Komisi III DPRD Kota Sorong.
“Harapan saya adalah Pj mending jangan masuk kepada bagian itu. Jangan terlalu ambisi kesana. Saran saya karena ini berbau politiknya sangat tinggi dan bukan kepentingan publik, lebih baik tidak usah urus uji kompetensi eselon. Fokus kerja tangani Sampah, banjir sama pilkada saja. Jadi nanti kalau mengundurkan diri jadi Pj untuk maju Pilkada tidak dapat raport merah lagi dari rakyat,” saran Sagrim. (Oke)
Komentar