Disnakertrans ESDM PBD Tanggapi Desakan 3 Aliansi Buruh Minta Hadirkan PHI pada PN Sorong

SORONG, PBD – Aliansi Tiga Serikat Pekerja dan Buruh Provinsi Papua Barat Daya (PBD) mendesak dan menuntut Pemerintah Provinsi PBD agar segera menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Sorong.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Sorongnews.com, ketiga Serikat Pekerja/Buruh itu diantaranya yakni, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Federasi Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FSPNI).

“Kami mendesak dan menuntut Pemerintah Republik Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar segera menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Sorong,” tegas Ketua Korwil KSBSI Papua Barat Daya, Louis Dumatubun, saat menyampaikan pernyataan sikap, Jumat (5/5/23).

Hal ini ditanggapi langsung oleh Plt Kepala Dinas Tenaga kerja,Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral (Disnakertrans ESDM) Provinsi Papua Barat Daya, Suroso di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (5/5/23).

Dikatakannya bahwa, terkait menghadirkan PHI pada Pengadilan Negeri Sorong, pihaknya akan melakukan kajian-kajian cepat dengan melihat sisi urgensinya.

“Terkait dengan bagaimana menghadirkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), tentu kami akan melakukan kajian-kajian cepat melihat urgensi dari PHI itu hadir di Papua Barat Daya, dalam konteks di Kota Sorong,” kata Plt Kadisnakertrans ESDM PBD, Suroso, Jumat (5/5/23).

Lebih lanjut, disebutkannya bahwa, pihaknya harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terikait sebagai walinya, sebab disampaikannya, ini bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah tentu harus mendorong hadirnya PHI di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya.

“Jika itu memang layak dari sisi urgensinya, tentu kami harus mengkoordinasikan dengan walinya, dalam hal ini kementerian dan lembaga terikait. Karena ini bukan kewenangan Pemerintah Daerah, namun Pemerintah Daerah tentu harus mendorong hadirnya PHI ini,” sebutnya.

Dibeberkannya, dengan kehadiran PHI di Ibukota Provinsi termuda di Indonesia ini, dapat memperpendek rentang kendali, sehingga mempermudah semua pihak dari segi mobilisasinya.

“Mengapa PHI ini hadir, memang inikan untuk memperpendek rentang kendali ya, yang selama ini ada di Manokwari, betapa susahnya hanya untuk berurusan hal-hal kecil misalnya harus ke Manokwari,” bebernya.

Ditambahkannya, dirinya berharap, dengan kehadiran PHI pada PN Sorong, kedepannya perselisihan yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha dapat segera terselesaikan secara baik.

“Mudah-mudahan, dengan kehadiran PHI di Papua Barat Daya di Kota Sorong, perselisihan antara pekerja dengan pengusaha bisa terselesaikan dengan baik,” pintanya. (Jharu)

___

Komentar