oleh

BPS Kota Sorong Canangkan WBK dan WBBM

 

SORONG, – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sorong canangkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di gedung Aula Samu Siret Kota Sorong, Papua, Kamis (10/6/21).

Kepala BPS Kota Sorong, Mery mengatakan bahwa deklarasi dan pencanangan zona Integritas menuju WBK dan WBBM serta focus group discussion standar pelayanan publik bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi secara baik sehingga mampu menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi dan budaya birokrasi yang melayani publik secara baik di satuan kerja BPS.

BPS telah melakukan reformasi birokrasi sejak tahun 2010 dimana delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan peraturan perundang-undangan SDM tata laksana pengawasan pelayanan publik akuntabilitas dan kultur pegawai BPS.

Satu langkah awal di tahun 2020 lalu, BPS kota Sorong mulai dari unsur pimpinan hingga seluruh jajaran telah mendeklarasikan bersama pencanangan pembangunan zona integritas dengan suatu ketetapan integritas yang tinggi sekaligus menetapkan kesepakatan standar pelayanan publik yang meliputi pelayanan perpustakaan, konsultasi statistik melalui media datang langsung, konsultasi statistik melalui media online, penjualan publikasi melalui media datang langsung, penjualan publikasi melalui media online, dan rekomendasi kegiatan statistik.

Merry berharap semoga Deklarasi yang dilaksanakan saat ini dan kesepakatan standar pelayanan publik BPS kota Sorong dapat menjadi lompatan signifikan bagi perwujudan visi dan misi BPR serta memajukan statistik di wilayah Kota Sorong.

Sementara itu, Asisten 1 Pemkot Sorong, Rahman memberikan apresiasi kepada BPS Kota Sorong atas deklarasi dan pencanangan zona integritas WBK dan WBBM.

“Budaya kerja anti korupsi dan melayani publik dengan baik di satker merupakan Reformasi birokrasi yang mendukung program pemerintah agar dapat melayani masyarakat dengan cepat dan tepat mewujudkan good government dan clean governance. Ini juga akan diikuti oleh pelayanan publik di pemerintah Kota,” terang Rahman.

Dalam kesempatan tersebut sejumlah instansi serta perwakilan media turut menjadi saksi atas deklarasi dan pencanangan tersebut serta sambutan secara virtual oleh perwakilan Ombudsman Papua Barat, dilakukan dengan protokol kesehatan COVID 19 yaitu wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum memasuki gedung Samu Siret. (Jharu)

Komentar