SORONG, PBD – Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) sensus pertanian tahun 2023 sekaligus rilis terkait hasil sensur pertanian di provinsi Papua Barat Daya yang dilaksanakan di hotel Aston Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (6/12/23).
Dalam sambutannya, Kepala BPS Papua Barat, Merry mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling banyak pada tahun 2022.
Di Papua Barat dan Papua Barat Daya, terdapat sebanyak 38,65% penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian perlu mendapat perhatian lebih, terutama pada optimalisasi potensi pertanian guna menjaga kedaulatan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tahun ini merupakan tahun dimana BPS melaksanakan kegiatan besar, yaitu Sensus Pertanian 2023. Di tahun ini kita telah melaksanakan berbagai rangkaian ST2023 dimulai dari publisitas, pelatihan instruktur daerah, rekrutmen dan pelatihan petugas, pencacahan lengkap, post enumeration survey (PES), pengolahan data, proses verifikasi dan perbaikan data, hingga diseminasi hasil pengolahan ST2023 tahap I,” ungkap Merry.
Sensus Pertanian 2023 (ST2023) hadir untuk memotret kondisi sektor pertanian secara komprehensif sehingga mampu memberikan informasi untuk pengambilan keputusan para pembuat kebijakan. Data yang dihasilkan dari ST2023 akan dilengkapi dengan data yang dapat menjawab isu strategis terkini di Sektor Pertanian. Selain itu, data hasil ST2023 juga akan memberikan dukungan pada pembentukan indikator SDGs pertanian, menghasilkan data Small Scale Producer yang sesuai dengan standar FAO, dan juga menghasilkan geospasial statistik pertanian.
“Pada tanggal 4 Desember 2023 kita telah melakukan diseminasi data Sensus Pertanian 2023 Tahap I untuk Provinsi Papua Barat. Selanjutnya pada hari ini, 6 Desember 2023, kita akan laksanakan rilis untuk Provinsi Papua Barat Daya. Ada 35 tabel yang dirilis tahun ini. Rilis tersebut memberikan gambaran yang komprehensif di bidang pertanian, terutama mengenai isu-isu strategis terkini seperti petani milenial dan urban farming,” imbuh Merry.
Kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ST2023 BPS Kabupaten/Kota Se- Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya ini dilaksanakan guna melakukan evaluasi kegiatan ST2023 dan kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan di tahun 2023 dan sebagai momen untuk membahas persiapan kegiatan lanjutan ST2023 dan kegiatan lainnya di tahun 2024.
“Saya berharap kegiatan Rakorda ini dapat terlaksana dengan baik sehingga dapat menghasilkan: rumusan teknis, administrasi, pengolahan data, analisis, serta diseminasi, pasca kegiatan pencacahan ST2023; evaluasi kegiatan ST2023 dan kegiatan lainnya di 2023 sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dalam melakukan perencanaan yang lebih matang untuk kegiatan yang akan kita laksanakan pada tahun 2024 sehingga BPS se-Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada seluruh Bapak/Ibu/hadirin semua untuk mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan berperan aktif sehingga kegiatan ini menjadi lebih hidup dan penuh suka cita,” pesan Merry.
Sementara itu, mewakili Pj Gubernur Papua Barat Daya, Pj Sekda Papua Barat Daya, Edison Siagiaan, ME mengatakan sesuai amanah Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 16 secara umum menyatakan bahwa meski memiliki fungsi berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Dimana menurut Edison, BPS tidak boleh bekerjasama dengan Pemda tapi wajib membina Pemda.
“BPS ini kan pemerintah pusat, pemerintah pusat itu fungsi tugasnya adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Itu fungsi utama pemerintah pusat,” ujar Sekda.
Ia mengatakan bahwa Pemda perlu NPSK atau Normal Standar Prosedur Kriteria yang harus dikelaurkan. Misalnya untuk membuat statistik sektoral untuk menjadi acuan pemda.
“Melalui rakorda sensus pertanian ini, menjadi bagian penting terutama bagi kami pemda karena data itu menjadi basis melakukan kebijakan sehubungan dengan stunting, kemiskinan ekstrim dan sebagainya,” harap Sekda.
Sebelumnya, Ketua panitia, Lasmini, mengatakan kegiatan Rakorda diiikuti 137 orang peserta dari BPS kota dan Kabupaten se Papua Barat dan Papua Barat Daya, dinas OPD terkait di provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, BPS Provinsi Papua Barat Daya dan panitia.
Adapun metode kegiatan adalah pleno setiap sesi materi dengan sumber pembiayaan dari dana DIPA BPS Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023. (oke)
___
Komentar