BPPN Minta Abner Jitmau Klarifikasi Pernyataannya Soal Pj Gubernur PBD Kader Demokrat

SORONG, PBD – Pernyataan kader PDI Perjuangan, Abner Jitmau yang diduga disampaikan saat rakernas PDIP di Jakarta viral di media sosial.

Video berdurasi 2 menit 7 detik yang diunggah akun kknadla8 di media sosial tiktok telah ditonton 72.900 orang, disukai 1745 orang, dikomentari 200 orang dan dibagi 301 kali.

___

Menanggapi video tersebut, Barisan Pemuda Pengawal Nusantara (BPPN), pertanyakan pernyataan anggota DPR Provinsi Papua Barat dari partai berlambang Banteng itu.

Ketua Barisan Pemuda Pengawal Nusantara, Otis Howay kepada sejumlah media menyatakan bahwa sebagai pejabat publik, pernyataan Abner Jitmau dianggap fitnah keji kepada Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad.

“Kami heran atas tuduhan yang mengatakan bahwa Pj Gubernur kader Demokrat? Padahal bukan lagi rahasia kalau yang usulkan Pj Gubernur Papua Barat Daya itu kader PDIP sendiri, Bung Edo ke pusat sana. Jadi kalau Abner menuduh orang itu harus punya bukti. Kalau Pj Gubernur dia orang Demokrat, maka tunjukan buktinya. Minimal KTA,” tegas Otis.

Ia pun mengatakan tak segan menempuh jalur hukum jika yang bersangkutan tidak segera melakukan klarifikasinya. Apalagi BPPN menurut Otis, dibentuk oleh Almarhum Demianus Ijie yang adalah militan PDI Perjuangan, sehingga kewajiban BPPN meluruskan langkah keliru politisi PDIP tersebut.

“Kami dari BPPN tidak segan-segan lapor ke pihak berwajib, karena dia menuduh pejabat negara. Kita tinggal di negara hukum, jadi jangan semena-mena menuduh tanpa bukti,” tegas Otis kembali.

Ditambahkan oleh Wakil Ketua BPPN, Tayib Alfatan bahwa pihaknya telah konfirmasi ke Bupati Raja Ampat sekaligus ketua Partai Demokrat bahwa Pj Gubernur Papua Barat Daya bukan pengurus atau kader Demokrat.

“Kami menduga, ada salah tafsir, disaat Pj Gubernur Papua Barat Daya berinteraksi dengan Bupati Raja Ampat dipikirnya Pj Gubernur kader Demokrat. Padahal Pj Gubernur juga berinteraksi dengan kepala daerah lainnya,” ujar Tayib.

Ia khawatir, pernyataan Abner di media sosial yang terlanjur viral dapat mengakibatkan opini publik yang salah dan berdampak pada stabilitas keamanan. Apalagi menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024.

“Kami BPPN mengajak semua pihak untuk menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu dengan proses yang baik, kampanye yang baik, jangan menuduh tanpa bukti dan menyebarkan opini-opini yang tidak valid. Apalagi kepada pejabat negara yang sedang menjalankan tugas negara khususnya dalam proses Pemilu 2024 mendatang,” ucap Tayib.

Ia pun berharap agar Abner Jitmau lekas mengklarifikasi dan menunjukan bukti keterlibatan Pj Gubernur Papua Barat Daya sebagai kader Demokrat.

“Kami siap dan mendukung 100 persen kepemimpinan Pj Gubernur Muhammad Musaad sampai tuntas melaksanakan pesta demokrasi Pemilu 2024,” tutup Otis. (Oke)

___ ___

Komentar