BKDD Kabsor Bahas Formasi CPNS : 80 Persen Untuk Orang Moi

KABUPATEN SORONG, PBD – Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Sorong, Chris J Tupamahu buka suara saat unjuk rasa para Pencari Kerja Orang Asli Papua (Pencaker OAP) didepan pintu Kantor Bupati Sorong, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (23/4/24).

Pantauan Sorongnews.com, terlihat Kepala BKDD Kabupaten Sorong itu hadir pertama kali mewakili Penjabat Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong saat unjuk rasa berlangsung sejak pukul 10.30 WIT didepan Kantor Bupati Sorong.

__ ___

Namun para pendemo meminta Pj Bupati Sorong agar hadir menemui para pendemo yang telah menunggu dan menyampaikan orasinya. Akhirnya sekitar 2 jam lebih dalam menyampaikan orasinya, Pj Bupati Sorong Edison Siagian berkesempatan hadir dalam menemui secara langsung para pendemo sekitar pukul 12.45 WIT.

Diketahui, Pj Bupati Sorong baru menemui para pendemo disebabkan terdapat agenda Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong.

Kepala BKDD Kabupaten Sorong, Chris J Tupamahu mengatakan bahwa, dalam mengisi formasi CPNS, pihaknya menyebutkan telah memprioritaskan sarjana dari lulusan Universitas se-Sorong Raya.

“Yang kami lihat adalah lulusan sarjana dari Universitas yang ada se-Sorong Raya, yang kita rekrut sarjana-sarjana yang lulus dari Universitas se-Sorong Raya, tidak dari luar,” kata Kepala BKDD Kabupaten Sorong, Chris J Tupamahu sambil menambahkan pernyataan yang telah disampaikan Pj Bupati Sorong Edison Siagian.

Diakuinya, untuk formasi CPNS tahun 2021 seharusnya dilaksanakan serentak diseluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, namun dibeberkannya, terdapat keterlambatan masing-masing Kabupaten/Kota dalam mengusul formasinya, sehingga sejumlah daerah termasuk Kabupaten Sorong terlambat dalam melaksanakan formasi tersebut.

“Untuk formasi CPNS 2021, sebenarnya sudah dilaksanakan ditahun 2021, yang rencananya serentak seluruh Papua dan Papua Barat, harusnya seperti itu. Tetapi kenyataannya masing-masing Kabupaten/Kota lambat dalam mengusul formasinya, sehingga yang sekarang pelaksanaan di Kabupaten Sorong, Sorong Selatan dan Pegaf,” bebernya.

Lebih lanjut, diterangkannya, apa yang terjadi terhadap formasi CPNS dimasing-masing daerah harus diterima secara syukur oleh semua pihak, dikarenakan terdapat pembukaan penerimaan CPNS.

“Jadi apa yang terjadi kita harus bersyukur, ada buka penerimaan,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, dirinya merincikan formasi CPNS terkait 80 persen bagi OAP dan 20 persen bagi Non OAP.

“Terkait dengan formasi 80 20, itu pasti 80 20. Kemudian dari kuota 601 untuk OAP 481, untuk non OAP 120, dari 481 kita jadikan dia 100 persen ya, 80 dari 481 untuk orang Moi, dengan jumlah 385,” ujarnya.

“Kemudian dari 481 kita bagi 15 persen untuk OAP lainnya dengan jumlah 72,” lanjutnya.

Diungkapkannya, dalam formasi CPNS terdapat 5 persen untuk yang diakui sesuai yang ada di Undang-undang, khusus dan yang besar serta lahir di Papua. Tak hanya itu, disebutkannya, terdapat 20 persen formasi bagi Non OAP yang harus dibuktikan dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

“Kita kasih 5 persen untuk yang diakui sesuai yang ada di Undang-undang, khusus dan yang besar serta lahir di Papua. Untuk 20 persen Non OAP harus dibuktikan dengan akte kelahiran, ijazah SD-SMA yang ada di daerah ini,” sebutnya.

Diakuinya, 80 persen dalam formasi CPNS di Kabupaten Sorong khusus bagi OAP asal suku Moi.

“Kenapa 80 persen untuk orang Moi, karena di Sorong Selatan pun demikian, di Maybrat pun 80 persen untuk OAP Maybrat, jadi di Kabupaten Sorong harus 80 persen bagi OAP Moi,” tegasnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan mengawal formasi CPNS secara baik dan dinilainya formasi CPNS itu sangatlah jelas.

“Jadi 80 20 kita kawal baik, baru kali ini ada yang seperti itu dan ini kesepakatan Kepala Daerah dan Kepala BKDD dan pihak lainnya se-Papua Barat, dan saya rasa jelas,” tambahnya.

Diberitakan Sorongnews.com sebelumnya, Forum Pencari Kerja (Pencaker) Orang Asli Papua (OAP) menggeruduk Kantor Bupati Sorong, Kabupaten Sorong, Selasa (23/4/24).

Berdasarkan pantauan Sorongnews.com, pedemo itu melaksanakan long march dari Tugu Merah Kabupaten Sorong sekitar pukul 10.15 WIT menuju ke Kantor Bupati Kabupaten Sorong.

Sepanjang jalan, massa saling bergantian berorasi menyampaikan aspirasinya. Selain itu, massa terlihat membawa sejumlah spanduk tuntutan mereka.

Terlihat, spanduk yang dibawa oleh massa satu diantaranya bertuliskan Forum Pencari Kerja Orang Asli Papua Kabupaten Sorong meminta Pemerintah Kabupaten Sorong harus transparansi formasi kebutuhan CPNS untuk kuota OAP. (Jharu)

___ __ ___ ___

Komentar