Berikut Alasan Pj Gubernur Papua Barat Daya Tidak Melantik Pejabat OPD

SORONG, PAPUA BARAT DAYA – Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musaad menjawab dengan tegas terkait pernyataan juru bicara Tim Koalisi tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Papua Barat Daya, usai ditemui di salah satu hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (16/3/23).

Musaad membantah bahwa perangkat OPD hanya memiliki nota dinas. Ia menegaskan bahwa seluruh Plt OPD telah ditunjuk dan di SKkan sebagai legalitas.

“Perangkat OPD tidak perlu dilantik karena sudah melaksanakan tugas, Plt yang Saya tunjuk dan SKkan punya wewenang sama dengan defenitif dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya,” tegas Musaad.

Ia mengatakan bahwa jika OPD tidak berjalan maka APBD PBD tahun 2023 tidak akan dievaluasi oleh kementerian terkait dan OPD yang bersangkutan tidak akan masuk dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Selanjutnya terkait jabatan eslon II, Musaad mengatakan bahwa saat ini 70 persen jabatan di PBD berdasarkan Job Fit dan 30 persen sedang melakukan seleksi terbuka (Selter). Sedangkan eselon III dan IV saat ini pihak Pemerintah PBD telah mengusulkan 888 nama ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menunggu hasil pengesahan.

“Jangan dibanding-bandingkan Provinsi Papua Barat Daya ini dengan provinsi induk atau defenitif lainnya, tapi bandingkan dengan 3 DOB lainnya,” imbuh Musaad.

Ia pun berharap kepada siapapun yang mengkritisi pemerintahan untuk sebelumnya mengetahui dasar-dasar ketatanegaraan dan perundang-undangan. (oke)

___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ __ __ __ ___

Komentar