SORONG, PBD – Komisi 1 DPRD Kota Sorong yang diketuai langsung ketua Komisi, Muhammad Taslim bersama sejumlah anggota Komisi 1 lainnya terlihat mendatangi kantor Kementerian agama Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (14/8/23).
Berada di aula FKUB kantor Kemenag, terlihat kepala kantor Agama Kota Sorong, Rofiul Amri didampingi sejumlah Kasi hingga Kepala Madrasah terlihat ikut dalam kunjungan kerja Komisi 1 tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi 1, Muhammad Taslim mengungkapkan maksud dan tujuan kedatangan mereka terkait informasi kekurangan Guru agama baik Islam maupun Kristen, juga terkait Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB).
Ditemui usai tatap muka, Taslim mengatakan benar bahwa tadi hasil dari pertemuan diketahui bahwa ada 220 guru agama. Dimana dari 220 baru 20 orang yang berstatus ASN dan sisanya 200 guru berstatus honor daerah (honda).
“Ada kendala saat rekruitmen guru agama ini, dimana berharap dari Bosda untuk bayar gaji. Sehingga diharapkan ada bosda untuk bayar tenaga honorer. Selain itu, sejumlah guru yang lolos P3K juga tidak kembali ke sekolah asal usai dinyatakan lolos P3K. Sehingga terjadi kekosongan guru di sejumlah sekolah dan membuat sekolah harus kembali merekrut tenaga pengajar yang baru,” ujar Taslim.
Selain itu tadi sempat dibahas juga terkait Kanwil kemenag Papua Barat Daya. Dimana menurutnya, sejarah kanwil Papua Barat, induk adalah Sorong raya. Sehingga keberadaan kanwil PBD sangat urgent perlu dihadirkan sehingga bisa membantu kota kabupaten dalam menangani persoalan Keagamaan di PBD.
Terkait FKUB, Rofiul Amri membenarkan bahwa sebagian pengurus FKUB telah bergeser ke FKUB Provinsi PBD, maka Komisi 1 minta secepatnya Kemenag memfasilitasi terbentuknya FKUB tingkat Kota.
Dalam kesempatan tersebut juga dibahas terkait penyelenggara urusan haji. Dimana wali kota adalah ketua penyelenggara haji sehingga pembiayaan diatur oleh pemerintah dari Kota Sorong ke tempat Embarkasi dan dari debarkasi kembali ke Kota Sorong.
“Selama ini Bantuan untuk haji belum maksimal, kemarin ada bantuan penyelenggara haji
Rp 50 juta dari Walikota dan
Dari Pj. Gubernur PBD Rp2 juta per orang untuk jamaah yang jumlahnya 230 orang dan tambahan 14 orang, ini juga belum maksimal. Ini yang Kami akan dorong di DPRD agar lebih maksimal lagi sesuai peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Taslim.
Lanjutnya bahwa tadi juga ada usulan terkait Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (Staken) di Kota Sorong hal tersebut menjadi salah satu materi Komisi 1 yang akan dibahas pada sidang paripurna dan menjadi fokus pemerintah daerah menghadirkan pula Staken di wilayah Papua Barat Daya.
Kepala Kemenag Kota Sorong, Rofiul Amri merasa senang dengan kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Kota Sorong. Dimana dalam pertemuan tersebut, Komisi 1 dapat menerima aspirasi langsung dari Kemenag terkait bidang agama dan keagamaan.
“Benar bahwa Guru agama diseluruh agama masih kurang untuk yang PNS. Belum menyentuh kesemua level mulai dari SD/MI, hingga SMA/MAN. Kami Kemenag tidak punya wewenang angkat guru agama kami hanya bertugas membina dan melakukan sertifikasi,” ujar Rofiul.
Dimana sementara terdata masih kurang 30 persen guru agama di seluruh sekolah di wilayah Kota Sorong. (Oke)
___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
__
__
__
___
Komentar